GridKids.id - Orde baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto merupakan fase pembangunan yang masif bagi Indonesia.
Hal ini dibuktikan dari berbagai kebijakan ekonomi masa orde baru yang kala itu baru beralih dari pemerintahan Presiden Soekarno era orde lama.
Dalam buku berjudul Program Pembangunan Orde Baru karya Arin Kusumaningrum menjelaskan tentang beberapa kebijakan ekonomi masa orde baru.
Kebijakan ekonomi pada era orde baru berperan sebagai bentuk rehabilitasi ekonomi yang dilandaskan pada Tap MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966.
Dalam ketetapan MPRS tersebut menyebutkan keharusan untuk melakukan perbaikan masalah ekonomi rakyat di atas seluruh potensi masalah negara, termasuk masalah nasional di bidang politik.
Dengan dikeluarkannya ketetapan ini juga kebijakan politik dalam dan luar negeri Indonesia akan disesuaikan untuk mendorong perbaikan ekonomi negara.
Nah, ketetapan MPRS Nomor XXIII tahun 1966 ini membuat pemerintah merubah arah kebijakan ekonomi Indonesia dengan melakukan pembaruan landasan ekonominya.
Pada era orde lama, landasan ekonomi Indonesia adalah ekonomi terpimpin, barulah pada era orde baru landasan ekonominya dirubah menjadi demokrasi ekonomi.
Dalam pasal 33 UUD 1945, demokrasi ekonomi merupakan sebuah sistem produksi yang dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat di bawah arahan, pimpinan, dan dimiliki oleh anggota masyarakat itu sendiri.
Tujuan dari penerapan demokrasi ekonomi adalah mewujudkan kemakmuran bagi rakyat Indonesia.
Lalu, apa sajakah perwujudan kebijakan ekonomi Indonesia di masa orde baru?
Baca Juga: 2 Wujud Kehidupan Ekonomi pada Pemerintahan Masa Orde Baru
Penulis | : | Ayu Ma'as |
Editor | : | Regina Pasys |
Komentar