3 Kebijakan Pemerintah Era Orde Baru untuk Rehabilitasi Ekonomi Indonesia

GridKids.id - Orde baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto merupakan fase pembangunan yang masif bagi Indonesia.

Hal ini dibuktikan dari berbagai kebijakan ekonomi masa orde baru yang kala itu baru beralih dari pemerintahan Presiden Soekarno era orde lama.

Dalam buku berjudul Program Pembangunan Orde Baru karya Arin Kusumaningrum menjelaskan tentang beberapa kebijakan ekonomi masa orde baru.

Kebijakan ekonomi pada era orde baru berperan sebagai bentuk rehabilitasi ekonomi yang dilandaskan pada Tap MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966.

Dalam ketetapan MPRS tersebut menyebutkan keharusan untuk melakukan perbaikan masalah ekonomi rakyat di atas seluruh potensi masalah negara, termasuk masalah nasional di bidang politik.

Dengan dikeluarkannya ketetapan ini juga kebijakan politik dalam dan luar negeri Indonesia akan disesuaikan untuk mendorong perbaikan ekonomi negara.

Nah, ketetapan MPRS Nomor XXIII tahun 1966 ini membuat pemerintah merubah arah kebijakan ekonomi Indonesia dengan melakukan pembaruan landasan ekonominya.

Pada era orde lama, landasan ekonomi Indonesia adalah ekonomi terpimpin, barulah pada era orde baru landasan ekonominya dirubah menjadi demokrasi ekonomi.

Dalam pasal 33 UUD 1945, demokrasi ekonomi merupakan sebuah sistem produksi yang dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat di bawah arahan, pimpinan, dan dimiliki oleh anggota masyarakat itu sendiri.

Tujuan dari penerapan demokrasi ekonomi adalah mewujudkan kemakmuran bagi rakyat Indonesia.

Lalu, apa sajakah perwujudan kebijakan ekonomi Indonesia di masa orde baru?

Baca Juga: 2 Wujud Kehidupan Ekonomi pada Pemerintahan Masa Orde Baru

Kebijakan Ekonomi Indonesia Era Orde Baru

1. Sosialisasi Ekonomi Pancasila

Sistem ekonomi Pancasila yang diterapkan di Indonesia pada era Orde Baru ditetapkan dalam Tap MPRS Nomor IV/MPR/1999, pemerintah hanya bertindak sebagai regulator, memberi arahan dan mendorong inisiatif masyarakat untuk mendukung pembangunan negara.

Kala itu prioritas utama rehabilitasi ekonomi pemerintah orde baru adalah memerangi dan mengendalikan hiperinflasi dengan menyusun APBN yang berimbang.

Selain itu, pemerintah orde baru juga melakukan diplomasi yang intensif untuk menanggulangi masalah utang luar negeri yang ditanggung negara sejak pemerintahan orde lama.

Perwakilan Indonesia mengirim tim negosiator ke Paris Club untuk merundingkan utang piutang pemerintah dan pergi ke London Club untuk utang komersial swasta.

2. Penanaman Modal Asing

Kebijakan ekonomi orde baru makin jelas arahnya setelah dilakukannya konferensi Paris Club di Paris pada Desember 1966

Konferensi itu menghasilkan beberapa poin penting, di antaranya:

- Persaingan fair antara perusahaan negara dan swasta

- Sektor swasta diberi insentif dengan menghapus proteksi-proteksi lisensi impor pada bahan baku perlengkapan

Baca Juga: Berlangsung Tiga Dekade, Inilah 9 Poin Penyimpangan Pancasila Masa Orde Baru

- Penanaman modal asing akan diatur lagi dengan membuat undang-undang penanaman modal baru.

Dalam undang-undang itu juga termuat ketentuan pemberian keringanan pajak dan beberapa insentif lain dalam dunia usaha.

- Dihidupkannya kekuatan-kekuatan pasar supaya bisa memainkan peran vital dan bisa mempercepat terwujudnya stabilisasi negara.

Pemerintah orde baru juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) 3 Oktober 1966 yang didalamnya berisi gagasan tentang pokok-pokok usaha yang meliputi penerapan pola anggaran berimbang dalam penyusunan APBN.

Berbeda dengan pemerintah orde lama yang anti asing dan menerapkan semboyan berdikari, pemerintah orde baru lebih terbuka terhadap pengaruh asing.

Bagi pemerintah orde baru, investor asing dipandang sebagai bantuan yang diperlukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi.

Investor asing akhirnya bisa memperbanyak investasi dalam bidang ekonomi, sehingga memungkinkan ketersediaan lapangan kerja tanpa harus menunggu pemerintah punya uang untuk menggerakkan roda pembangunan nasional.

3. Penggalangan Dana dalam Negeri

Pemerintah orde baru juga berupaya menggalang dana dari dalam negeri yang diperoleh dari dana masyarakat.

Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) dan bank-bank milik negara lain supaya bisa mendorong masyarakt supaya mau menabung.

Uang yang ditabung itu akan ikut menghambat laju inflasi dan memberikan likuiditas pada bank-bank supaya bisa disalurkan ke insentif-insentif produktif.

Baca Juga: Jawab Pertanyaan IPS 10 SMA: Perbedaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI)

Bank Indonesia juga memberikan bunga bank dan deposito sebesar 6% per bulan dengan enggak mengenakan pajak pada deposito dan bunganya.

Hal ini dilakukan supaya masyarakat terdorong untuk menyimpan uangnya di Bank.

Strategi ini ternyata berhasil menarik minat masyarakat, beragam lapisan masyarakat mulai dari buruh dan petani kecil hingga orang kaya mulai menyimpan uang di bank dalam negeri.

Itulah tadi kebijakan ekonomi era orde baru yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan negara pasca konflik dan kekacauan politik yang terjadi di era pemerintahan orde lama. 

 ----

Ayo kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.

PROMOTED CONTENT