Kebijakan Ekonomi Indonesia Era Orde Baru
1. Sosialisasi Ekonomi Pancasila
Sistem ekonomi Pancasila yang diterapkan di Indonesia pada era Orde Baru ditetapkan dalam Tap MPRS Nomor IV/MPR/1999, pemerintah hanya bertindak sebagai regulator, memberi arahan dan mendorong inisiatif masyarakat untuk mendukung pembangunan negara.
Kala itu prioritas utama rehabilitasi ekonomi pemerintah orde baru adalah memerangi dan mengendalikan hiperinflasi dengan menyusun APBN yang berimbang.
Selain itu, pemerintah orde baru juga melakukan diplomasi yang intensif untuk menanggulangi masalah utang luar negeri yang ditanggung negara sejak pemerintahan orde lama.
Perwakilan Indonesia mengirim tim negosiator ke Paris Club untuk merundingkan utang piutang pemerintah dan pergi ke London Club untuk utang komersial swasta.
2. Penanaman Modal Asing
Kebijakan ekonomi orde baru makin jelas arahnya setelah dilakukannya konferensi Paris Club di Paris pada Desember 1966
Konferensi itu menghasilkan beberapa poin penting, di antaranya:
- Persaingan fair antara perusahaan negara dan swasta
- Sektor swasta diberi insentif dengan menghapus proteksi-proteksi lisensi impor pada bahan baku perlengkapan
Baca Juga: Berlangsung Tiga Dekade, Inilah 9 Poin Penyimpangan Pancasila Masa Orde Baru
Penulis | : | Ayu Ma'as |
Editor | : | Regina Pasys |
Komentar