GridKids.id - Kids, kembali lagi bersama GridKids untuk membahas bersama berbagai materi pendidikan Pancasila kelas XII SMA.
Kamu sudah membahas tentang lembaga negara juga perannya di berbagai bidang.
Nah, kali ini kamu akan diajak membahas tentang pemilu atau pemilihan umum.
Dalam buku materi Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK kelas XII bab 7 berjudul Menjadi Pelopor Pemilih Pemula dalam Demokrasi Indonesia.
Tepat sekali mendekati Pemilu minggu depan, kamu akan diajak membahas bersama tentang pemilihan umum, nih, Kids.
Pelaksanaan pemilu adalah cara untuk bangsa Indonesia menjamin kedaulatan rakyat. Tiap orang punya hak suara yang sama dalam menentukan pilihan.
Jaminan ini berkaitan dengan beragam tujuan demokrasi bangsa dan negara berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
Indonesia sebagai negara hukum (rechstaat) punya konsekuensi logis dalam mengedepankan norma hukum yang berlaku (supremasi hukum).
Dengan kata lain, tiap tindakan atau kegiatan administrasi negara harus berdasarkan hukum yang berlaku dan memberikan kepastian hukum.
Begitu juga dengan pemilu dan sistem demokrasi di Indonesia yang dilaksanakan berlandaskan hukum demi mewujudkan kedaulatan rakyat dan mencapai tujuan nasionalnya.
Demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan dengan arti bahwa pemerintahan yang sah adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Baca Juga: Perkembangan Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia, Materi PKN Kelas 9 SMP
Bentuk konkret dari proses demokrasi ini adalah kegiatan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luberjurdil).
Prinsip itu harus juga mengedepankan prinsip perwakilan, akuntabilitas, juga legitimasi.
Landasan konstitusional terkait pelaksanaan pemilu adalah Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Pemilihan umum pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 silam.
Di era itu kepercayaan peserta pemilu dan warga negara tentang pemilu bertujuan membentuk badan konstituante, Kids.
Pelaksanaan pemilu ini dianggap jadi yang paling demokratis dan ideal meski ideologi kala itu masih jadi tantangan yang ketat dan enggak mudah.
Kala itu masih minim kecurangan sehingga dianggap sebagai indikator demokrasi yang baik.
Meski ada perbedaan atau gesekan, di luar itu pelaksanaan pemilu adalah hal yang umum karena ada jenis-jenis ideologis yang berbeda.
Pelaksanaan pemilu harusnya dilakukan tanpa ada intervensi dari pemegang kekuasaan.
Inilah alasan negara membentuk lembaga independen yaitu komisi penyelenggara pemilu atau Komisi Pemilihan Umum (KPU).
KPU dibentuk pada tahun 1999 silam pasca reformasi 1998.
Baca Juga: Pelaksanaan Demokrasi Indonesia Lewat Pemilu LUBER dan Jurdil, PKN Kelas 9 SMP
Pelantikan pertama KPU dilakukan oleh Presiden Ketiga RI yaitu Bapak Presiden BJ Habibie.
| Pertanyaan: |
| Apa kepanjangan dari prinsip luberjurdil? |
| Petunjuk, cek lagi halaman 2. |
----
Ayo kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.