GridKids.id - Pada artikel Belajar dari Rumah (BDR) sebelumnya kamu sudah belajar tentang pelaksanaan demokrasi dan kedaulatan rakyat lewat pemilu yang LUBER dan Jurdil.
Kali ini kamu akan diajak melanjutnya materi PKN Kelas 9 SMP Bab 3 tentang subbab Melaksanakan Prinsip-Prinsip Kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut dari waktu ke waktu, demokrasi sudah dimulai sejak negara Indonesia baru merdeka hingga sampai saat ini.
Demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia terbagi jadi beberapa fase, di antaranya:
Perkembangan Demokrasi di Negara Republik Indonesia
1. Demokrasi Parlementer (1945-1949)
Maklumat Pemerintah 14 November 1945 merubah demokrasi Indonesia yang tadinya diwujudkan dalam kabinet presidensial menjadi demokrasi parlementer.
Pada masa pemberlakuan demokrasi ini Indonesia terbagi jadi beberapa negara bagian, pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri dan Presiden berlaku sebagai kepala negara.
Banyak penolakan datang dari rakyat terhadap pelaksanaan RIS ini sehingga pada 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno menyatakan Indonesia kembali pada bentuk Negara Kesatuan dengan UUDS 1950.
Selama UUDS 1950 diberlakukan, demokrasi Indonesia masih berbentuk demokrasi parlementer yang ternyata enggak cocok dengan jiwa bangsa.
Hal ini membuat kabinet yang menyokong pembangunan terus berganti dari waktu ke waktu.
Baca Juga: 4 Jenis Sistem Pemerintahan Indonesia Era Pemerintahan Orde Lama
Tiap partai perwakilan rakyat selalu menjunjung kepentingan berbeda yang menyebabkan sulit menemukan kebulatan suara.
Keadaan yang carut marut ini dianggap bisa mengancam persatuan bangsa dan negara, sehingga presiden mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 yang mengakhiri Demokrasi Parlementer di Indonesia.
2. Demokrasi Terpimpin (1959-1966)
Periode ini disebut dengan Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno.
UUD 1945 menjadi konstitusi dan landasan hukum negara, dengan sistem pemerintahan yang diterapkan adalah demokrasi terpimpin.
Demokrasi terpimpin menurut sila ke-4 Pancasila adalah pemerintahan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
Namun, hal ini disalahtafsirkan Presiden sebagai pimpinan tertinggi negara ada di tangan Pimpinan Besar Revolusi yaitu bapak Presiden Soekarno sendiri.
Pemusatan kekuasaan ini menimbulkan berbagai penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945 yang puncaknya menyebabkan terjadinya tragedi berdarah 30 September 1965.
Keadaan negara makin enggak stabil setelahnya, memicu munculnya beragam reaksi masyarakat terutama para kaum muda.
Masyarakat kala itu mengajukan tiga tuntutan rakyat atau Tritura yang bertujuan membersihkan pemerintahan dari unsur partai PKI dan stabilitas ekonomi.
Tritura melahirkan SUPERSEMAR yang mendorong terjadinya penurunan Presiden Soekarno dari kursi kekuasaan dan menggantikannya dengan Presiden Soeharto kala itu.
Baca Juga: 6 Penyimpangan Politik Luar Negeri Era Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
3. Demokrasi Pancasila (1966-1998)
Periode waktu ini dikenal sebagai era pemerintahan Orde Baru yang punya tekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 dengan sebaik-baiknya.
Demokrasi Pancasila berpangkal dari rasa kekeluargaan dan gotong royong, dan menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat akan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang luhur dan cocok bagi jiwa bangsa.
Demokrasi yang berlaku pada era orde baru berlandaskan pada pancasila dan UUD 1945 namun enggak kenal batas periode membuat kekuasaan Presiden terlalu kuat.
Hal ini lalu menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan selama beberapa dekade, korupsi tumbuh subur, kebebasan bicara dibatasi, demokrasi direpresi, pilihan politik rakyat dipersempit.
Orde baru melahirkan reformasi yang dipelopori oleh para mahasiswa yang menuntut reformasi di segala bidang kehidupan negara.
4. Demokrasi Pancasila Era Reformasi (1998-Sekarang)
Demokrasi yang dikembangkan dan diterapkan pada era ini dasarnya adalah Pancasila dan UUD 1945 dengan penyempurnaan pelaksanaan dan perbaikan peraturan-peraturan yang penerapannya enggak demokratis.
Peningkatan peran lembaga-lembaga negara dengan penegasan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab akan mengacu ke prinsip pemisahan kekuasaan dan hubungan yang jelas antara lembaga negara.
Reformasi menandai berbagai perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
Masa transisi ini terus berjalan dan kesuksesannya bergantung pada beberapa faktor seperti aktor politik hingga rancangan pelaksanaan jalannya pemerintahan yang stabil dan efektif di masa depan.
Baca Juga: 5 Kelebihan Demokrasi Pancasila di Indonesia, Salah Satunya Penegakkan HAM
Tak hanya itu kultur politik yang ditumbuhkan dalam diri semua kalangan hingga peran masyarakat untuk menciptakan toleransi dalam berdemokrasi.
Sikap saling menghargai dan kompromi yang tinggi diperlukan dalam menghadapi pandangan politik yang berbeda satu sama lain.
| Pertanyaan: |
| Apakah yang dimaksud dengan Tritura? |
| Petunjuk, cek lagi page 2. |
----
Ayo kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.