Tiap partai perwakilan rakyat selalu menjunjung kepentingan berbeda yang menyebabkan sulit menemukan kebulatan suara.
Keadaan yang carut marut ini dianggap bisa mengancam persatuan bangsa dan negara, sehingga presiden mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 yang mengakhiri Demokrasi Parlementer di Indonesia.
2. Demokrasi Terpimpin (1959-1966)
Periode ini disebut dengan Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno.
UUD 1945 menjadi konstitusi dan landasan hukum negara, dengan sistem pemerintahan yang diterapkan adalah demokrasi terpimpin.
Demokrasi terpimpin menurut sila ke-4 Pancasila adalah pemerintahan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
Namun, hal ini disalahtafsirkan Presiden sebagai pimpinan tertinggi negara ada di tangan Pimpinan Besar Revolusi yaitu bapak Presiden Soekarno sendiri.
Pemusatan kekuasaan ini menimbulkan berbagai penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945 yang puncaknya menyebabkan terjadinya tragedi berdarah 30 September 1965.
Keadaan negara makin enggak stabil setelahnya, memicu munculnya beragam reaksi masyarakat terutama para kaum muda.
Masyarakat kala itu mengajukan tiga tuntutan rakyat atau Tritura yang bertujuan membersihkan pemerintahan dari unsur partai PKI dan stabilitas ekonomi.
Tritura melahirkan SUPERSEMAR yang mendorong terjadinya penurunan Presiden Soekarno dari kursi kekuasaan dan menggantikannya dengan Presiden Soeharto kala itu.
Baca Juga: 6 Penyimpangan Politik Luar Negeri Era Demokrasi Terpimpin (1959-1965)