3 Langkah Perkembangan Ekonomi di Masa Demokrasi Terpimpin, Apa Saja?

GridKids.id - Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan ekonomi di era demokrasi terpimpin.

Di era ini, pemerintah terus berupaya untuk mengatasi permasalahan ekonomi sejak masa demokrasi parlementer.

Yang mana, presiden pertama kita Pak Soekarno mempraktikkan sistem ekonomi ini dengan mengatur perekonomiannya.

Lalu, apa saja langkah yang diambil untuk memperbaiki kondisi ekonomi ini?

Berikut adalah penjelasannya!

Langkah untuk Menunjang Perkembangan Ekonomi di Masa Demokrasi Terpimpin

1. Terbentuknya Depernas (Dewan Perancang Nasional)

Depernas dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 80 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1958.

Tugasnya adalah untuk menyiapkan UU pembangunan nasional dan pelaksanaan pembangunan tersebut.

Depernas diketuai oleh Mohammad Yamin dan pelantikannya resmi dilakukan pada 15 Agustus 1959.

Kemudian, di tahun 1960 Depernas menyusun Rancangan UU Pembangunan Nasional Sementara Berencana untuk tahun 1961 sampai 1969.

Baca Juga: 7 Ciri-Ciri Demokrasi Pancasila, Salah Satunya Penegakan HAM

Rancangan UU ini disetujui oleh MPRS dan ditetapkan dalam Tap MPRS No. 2 Tahun 1960.

Depernas kemudian mengganti namanya menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas) dan diketuai secara langsung oleh Presiden Soekarno.

Tugasnya menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek secara nasional dan daerah, yaitu mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan dan menilai hasil kerja mandataris MPRS.

Devaluasi Mata Uang Rupiah

Pada 24 Agustus 1959, pemerintah mendevaluasi atau menurunkan nilai mata uang Rp 1.000 dan Rp 500 menjadi Rp 100 dan Rp 50.

Selain itu, pemerintah melakukan pembekuan pada semua simpanan di bank yang melebihi jumlah Rp 25.000.

Tujuannya agar mengurangi banyaknya uang yang beredar demi kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara.

Deklarasi Ekonomi

Pada 28 Maret 1963, Presiden Soekarno menyampaikan Deklarasi Ekonomi yang menjadi dasar dalam ekonomi terpimpin.

Tujuannya adalah untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas imperialisme demi mencapai kemajuan ekonomi.

Baca Juga: 7 Poin Landasan Pokok Demokrasi Pancasila yang Diterapkan di Indonesia

Karena tak mudah mendapat bantuan dari luar negeri, pemerintah menyatakan bahwa ekonomi Indonesia berpegang pada sistem ekonomi Berdikari (Berdiri di atas kaki sendiri).

Lalu, di bulan September 1963, Presiden Soekarno menunda pelaksanaan Deklarasi Ekonomi karena berkonsentrasi pada konfrontasi Malaysia.

Upaya ini dilakukan di masa demokrasi terpimpin namun tak menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Kondisi ekonomi Indonesia makin memburuk karena anggaran belanja negara setiap tahunnya terus meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan negara.

Yang menjadi salah satu penyebabnya adalah dengan adanya pembangunan proyek-proyek mercusuar yang bersifat politis.

Hal ini mengakibatkan ekonomi makin terpuruk dan harga barang-barang terus naik mencapai 200-300 persen di tahun 1965.

Sehingga, pemerintah harus keluarkan kebijakan pecahan mata uang Rp1000,00 (uang lama) diganti dengan Rp 1 (uang baru).

Itulah penjelasan tentang langkah yang diambil untuk memperbaiki kondisi ekonomi di masa demokrasi terpimpin.

-----