GridKids.id- Era orde baru identik dengan pembangunan besar-besaran menuju Indonesia yang modern.
Pada artikel sebelumnya kamu sudah diajak mengenal tentang pembangunan sektor pertanian Indonesia di masa pemerintahan Orde Baru.
Nah, kali ini kamu akan melanjutkan tentang kebijakan pembangunan orde baru lainnya, yaitu transmigrasi hingga penciptaan lapangan kerja.
Dalam buku berjudul Program Pembangunan Orde Baru oleh Arin Kusumaningrum, mencoba menyoroti beberapa kebijakan pembangunan era Orde Baru.
Yuk, simak sama-sama penjelasan lengkap dalam uraian di bawah ini, Kids.
Kebijakan Pembangunan Sosial Indonesia era Orde Baru
1. Transmigrasi
Ketika kebijakan pertanian dicanangkan pemerintah, pemerintah juga menjalankan program transmigrasi.
Transmigrasi bertujuan untuk memproduksi beras dan pemerataan penduduk untuk mewujudkan swasembada pangan.
Pembukaan daerah transmigrasi diperluas di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi, hingga ke Papua.
Pada era Orde baru dikenal dua jenis transmigrasi yaitu transmigrasi umum dan transmigrasi spontan.
Baca Juga: Mengenal 7 Jenis Transmigrasi Penduduk Berdasar Motif dan Biayanya
Transmigrasi umum yang diselenggarakan oleh pemerintah menyediakan beberapa fasilitas seperti perjalanan dari daerah asal transmigran ke tempat tujuan.
Namun, para transmigran yang ikut dalam program transmigrasi umum ini akan menanggung ongkos perjalanan sendiri.
Sedangkan, pada transmigrasi spontan semua biayanya ditanggung oleh pemerintah.
Para transmigran akan memperoleh lahan seluas 2 hektar, rumah, alat-alat pertanian, hingga biaya hidup.
Biaya hidup masyarakat transmigran terbagi jadi dua, yaitu selama 12 bulan (1 tahun pertama) untuk para transmigran di daerah tegalan, dan 8 bulan pertama untuk transmigran yang menempati daerah persawahan.
Selain, dua jenis transmigrasi yang didorong pemerintah ini, dikenal juga transmigrasi bedol desa yang didorong oleh bencana alam yang mengharuskan seluruh warga suatu desa untuk ikut bertransmigrasi.
Pada Repelita II 1974-1979, konsep transmigrasi dikaitkan dengan pembangunan nasional karena dianggap bisa meningkatkan ketahanan pangan nasional, yang berpengaruh di bidang ekonomi, sosial, hingga budaya.
Pada Repelita III 1979-1983 konsep transmigrasi lebih ditekankan ke aspek pertahanan dan keamanan, lebih banyak transmigrasi spontan untuk mengembangkan ekonomi di luar Pulau Jawa.
2. Penciptaan Lapangan Kerja
Permasalahan tenaga kerja dari waktu ke waktu terus bertambah, sehingga pemerintah mulai menciptakan lapangan kerja.
Upaya pemerintah diwujudkan dengan mencanangkan proyek padat karya dan bantuan untuk pembangunan daerah.
Baca Juga: IPS Kelas 11 SMA: Pengertian Kesempatan Kerja dan Jenis-jenisnya
Proyek padat karya diselenggarakan supaya bisa mengatasi masalah pengangguran, terutama di daerah yang produksi pangannya rendah.
Kala itu orang-orang pengangguran dipekerjakan untuk membangun sarana ekonomi seperti jalan-jalan desa.
Prioritas yang diberikan dalam pembangunan daerah pedesaan berkaitan dengan perluasan kesempatan kerja untuk masyarakat.
Di daerah pedesaan, produktivitas tenaga kerja dan laju pertumbuhan produksi relatif rendah karena teknologi produksi, promosi, keuangan yang terbatas.
Usaha pembangunan ke daerah pedesaan diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan menambah kesempatan kerja masyarakat, baik langsung maupun enggak langsung.
Kala itu pemerintah mengarahkan tenaga kerja sukarela sarjana dan sarjana muda lewat Badan Urusan Tenaga Kerja Sukarela Indonesia (BUTSI) untuk bertugas di pedesaan selama dua thaun sebagai pelopor pembangunan dan pembaruan.
Beberapa bidang yang difokuskan oleh BUTSI misalnya:
Itulah uraian tentang kebijakan pembangunan sosial Indonesia era pemerintah orde baru.
----
Ayo kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.
| Penulis | : | Ayu Ma'as |
| Editor | : | Danastri Putri |
Komentar