7 Bentuk Penyimpangan UUD 1945 Pada Era Pemerintahan Orde Lama

GridKids.id - Masa pemerintahan orde lama di Indonesia merupakan masa pemerintahan dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno era 1945-1966.

Orde lama merupakan masa-masa awal Indonesia berkembang dalam pembangunan berbagai bidang dan berjuang melepaskan diri dari belenggu dan dominasi bangsa Barat.

Namun, pada periode inilah terjadi banyak penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berikut adalah beberapa bentuk penyimpangan UUD 1945 pada masa orde lama yang menyebabkan munculnya banyak konflik dan permasalahan di masyarakat, di antaranya:

Penyimpangan UUD 1945 Masa Pemerintahan Orde Lama

1. Perubahan Sistem Pemerintahan

Presiden mengeluarkan Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang menyatakan perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari bentuk presidensiil menjadi bentuk parlementer.

Perubahan sistem pemerintahan ini berdasarkan usulan dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP).

Pada dasarnya perubahan sistem pemerintahan tak bisa dilakukan dengan Maklumat Presiden saja.

Melainkan juga harus melalui tahapan-tahapan kompleks yang melibatkan berbagai unsur pendukung sistem pemerintahan sebuah negara.

2. Perubahan Bentuk Negara

Baca Juga: 5 Ciri-Ciri Negara Kesatuan dan Kelebihannya, Materi PPKn Kelas 7 SMP Bab 3

Indonesia pernah merubah bentuk negaranya dari negara kesatuan menjadi negara serikat.

Perubahan bentuk negara dimulai pada 27 Desember 1949 sebagai hasil Kesepakatan Meja Bundar (KMB) antara Indonesia dengan Belanda.

Berdasarkan Konferesi Meja Bundar membagi Indonesia menjadi 16 negara bagian, hal ini tentunya menyalahi konstitusi karena Indonesia dibentuk sebagai negara kesatuan.

Kondisi negara Serikat memicu risiko terpecah belahnya bangsa karena beragam perbedaan yang sulit dipersatukan.

3. Perubahan Aturan Legislatif

Penyimpangan masa orde lama ketika Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat.

Penyimpangan terjadi pada bidang legislatif berupa kekuasaan bersama yang dilakukan oleh DPR dan Senat.

Senat adalah perwakilan daerah yang ditunjuk untuk mewakili negara bagian dalam sistem pemerintahan di pusat.

Bentuk kerjasama yang dilakukan bertujuan untuk mengatur kekuasaan tersebut enggak membawa kebaikan pemerintahan.

Kerja sama ini malah memicu konflik yang memecah belah pendapat antara DPR dan Senat, sehingga muncul dualisme pendapat dan pandangan.

4. Pembubaran DPR oleh Presiden

Baca Juga: Masa Orde Lama: Pengertian, Situasi, Hingga Kebijakan Politiknya

Presiden membubarkan DPR yang dibentuk di era berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS).

Setelahnya, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) yang anggotanya dipilih untuk membantu Presiden yang melaksanakan Demokrasi Terpimpin.

5. Perubahan Ideologi

Penyimpangan pada masa pemerintahan Orde lama terjadi ketika ideologi Pancasila diganti menjadi ideologi Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme).

Ideologi Nasakom dibuat untuk menaungi tiga tuntutan kelompok politik utama yang mendominasi kala itu, yaitu PNI, NU, dan PKI.

Penggantian Pancasila menjadi Nasakom tentunya menyalahi amanat UUD 1945 yang menetapkan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia satu-satunya.

6. Politik Mercusuar

Politik Mercusuar adalah salah satu politik yang bertujuan menaikkan nama Indonesia di forum Internasional.

Pelaksanaan politik Mercusuar bertujuan untuk menempatkan Indonesia sebagai percontohan bagi New Emerging Forces, kekuatan baru yang ingin menyaingi blok Barat dan blok Timur.

Presiden Soekarno membangun banyak ikon dan landmark Indonesia seperti Gelora Bung Karno (GBK), Monumen Nasional (Monas), Jakarta Bypass, dan Jembatan Ampera.

Namun, pelaksanaan politik Mercusuar dianggap sebagai pemborosan dan mendatangkan banyak kerugian bagi Indonesia sehingga memicu demonstrasi massal rakyat kala itu.

Baca Juga: 4 Kebijakan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin pada Pemerintahan Presiden Soekarno

7. Poros Jakarta Pering

Poros Jakarta Peking adalah sebuah perjanjian kerja sama antara Indonesia dan Cina.

Cina dikenal sebagai negara yang menganut paham Komunis, sehingga poros Jakarta Peking menjadi salah satu bentuk penguatan prinsip komunis di Indonesia yang jelas bertentangan dengan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila.

Itulah tujuh bentuk penyimpangan UUD 1945 pada masa pemerintahan Orde Lama di Indonesia. 

Puncak penyimpangan politik orde lama adalah tragedi G30S yang disebabkan oleh pengaruh paham komunis yang makin kuat setelah penggantian ideologi negara menjadi ideologi nasakom.

 ----

Ayo kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.

PROMOTED CONTENT