4 Kebijakan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin pada Pemerintahan Presiden Soekarno

GridKids.id - Kids, pada artikel sebelumnya GridKids sudah mengajakmu mengenal contoh penyimpangan politik pada masa penerapan sistem demokrasi terpimpin di Indonesia.

Kali ini bersama GridKids masih akan membahas kondisi masyarakat Indonesia pada masa penerapan demokrasi terpimpin di Indonesia, nih, Kids.

Berikut empat kebijakan ekonomi masa demokrasi terpimpin.

Kondisi Indonesia yang baru merdeka dan masih belum stabil secara politik maupun ekonomi.

Hal ini diperparah lagi dengan berbagai aksi pemberontakan separatisme yang menuntut pemisahan wilayah dari kesatuan Indonesia.

Langkah yang diambil oleh pemerintah adalah dengan menerapkan sistem ekonomi komando yang membuat alat-alat produksi dan distribusi vital harus dimiliki, dikuasai, dan diawasi oleh negara.

Berikut ini adalah kondisi ekonomi Indonesia pada masa penerapan sistem demokrasi terpimpin, di antaranya:

Kondisi Ekonomi Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin

1. Pembentukan Dewan Perancang Nasional (Dapernas) dan Badan Perancangan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Perbaikan ekonomi Indonesia dimulai dengan dibentuknya Dapernas pada 15 Agustus 1959 di bawah pimpinan Moh. Yamin.

Dapernas menyusun program kerja untuk mendorong pembangunan nasional yang bernama Pola Pembangunan Semesta Berencana yang terdiri dari Blueprint tripola, yaitu pola pembangunan, pola penjelasan pembangunan, dan pola pembiayaan pembangunan.

Baca Juga: 4 Contoh Penyimpangan Politik Masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia

PROMOTED CONTENT