GridKids.id - Pemerintahan Orde Baru berlangsung sekitar 32 tahun lamanya.
Pemerintahan Indonesia di masa Orde Baru diwarnai dengan berbagai penyelewengan kekuasaan di berbagai bidang kehidupan.
Penyelewangan pemerintah Orde Baru terungkap ketika Indonesia mengalami dampak krisis moneter yang membawa dampak di bidang krisis ekonomi dan krisis multidimensi.
Kondisi politik dan ekonomi Indonesia makin enggak terkendali karena situasi yang lebih kritis dan sulit dikendalikan.
Masyarakat menuntut reformasi yang berujung pada mundurnya Presiden Soeharto dari kekuasaannya.
Dalam buku berjudul Runtuhnya Orde Baru oleh Arin Kusumaningrum, ada beberapa penyebab runtuhnya pemerintahan Orde Baru. Apa saja?
Penyebab Runtuhnya Pemerintah Orde Baru
1. Maraknya KKN
KKN adalah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di masa pemerintah Orde Baru menjadi alasan runtuhnya perekonomian Indonesia.
Korupsi menjadi salah satu menggerogoti keuangan negara, lalu kolusi merusak tatanan hukum.
Sedangkan nepotisme yang merusak kesempatan dan adanya perlakuan istimewa pada kerabat atau saudara yang bisa merugikan banyak pihak.
Baca Juga: Penerapan Pancasila pada Era Reformasi, Materi PKN Kelas 9 SMP
Bisnis-bisnis yang dibangun dan terlihat memiliki indikasi KKN sudah ditemukan sejak 1971, yaitu ketika pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
Beberapa tahun setelahnya yaitu pada 1974-1975 ada juga indikasi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kasus Pertamina.
Sejak masa itu hampir segala bidang bisnis bisa ditemukan berbagai jenis penyimpangan, baik secara fasilitas atau kewenangan, juga monopoli.
2. Krisis Ekonomi
Reformasi 1998 adalah efek dari krisis moneter yang dialami oleh negara-negara Asia.
Krisis moneter yang bermula di Thailand yang sudah merembet ke beberapa negara Asia termasuk di Indonesia.
Berdasar laporan IMF, World Economic Outlook 1998, krisis digolongkan menjadi beberapa jenis, di antaranya:
- currency crisis
- banking crisis
- systemic financial crisis
- foreign debt crisis
Krisis ekonomi di Indonesia mulai terasa sejak Juli 1997, kala itu nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang ditetapkan berdasar kebijakan mengambang terkendali hingga bulan Juli 1997 berkisar Rp 2.430 per/1 US$.
Pada 14 Agustus 1997, Bank Indonesia mengubah sistem nilai tukar dari sistem mengambang terkendali menjadi sistem mengambang bebas.
Pengubahan sistem ini disusul dengan kebijakan-kebijakan lain yang ternyata enggak bisa meredam gejolak krisis itu untuk waktu yang lama.
Baca Juga: Peran BUMN dalam Pembangunan Nasional Era Pemerintahan Orde Baru
Kala itu nilai rupiah melonjak drastis menjadi Rp 16.000 per US$1, hal ini langsung berdampak ke dunia perbankan nasional.
Masyarakat mulai enggak percaya dengan bank atau lembaga perbankan karena nilai rupiah yang terus merosot.
Alhasil kala itu pemerintah mencabut izin usaha dari 16 bank swasta nasional.
Hal ini lalu mendorong masyarakat untuk menarik simpanan dan memindahkan dana antarbank besar-besaran.
Pemerintah kala itu mencoba merespon dengan membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang bertugas memulihkan kondisi bank-bank yang perlu dibangun ulang.
Pemerintah memberikan jaminan pada para deposan dan kreditor semua bank yang mengalami masalah, pemerintah juga berjanji untuk mengganti hak-hak mereka.
Pemerintah memberikan bantuan berupa Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang mendapat pro dan kontra dari pihak perbankan dan masyarakat luas.
Kondisi yang rumit ini berdampak pada menurunnya kepercayaan perbankan dan kreditor luar negeri terhadap dunia perbankan juga pelaku ekonomi dalam negeri.
Hal ini berdampak pada banyaknya proyek-proyek yang bergantung pada dana bantuan luar negeri jadi terhambat.
Enggak hanya menjadi sebuah krisis moneter, respon pemerintah yang enggak sesuai harapan masyarakat memicu munculnya krisis multidimensi.
Pemerintah mengumumkan reformasi namun kenyataannya berbagai proyek kerabat atau keluarga Presiden enggak terdampak atau tersentuh sama sekali.
Baca Juga: Kebijakan Pembangunan Sosial Indonesia Era Pemerintah Orde Baru
Kondisi ini menyebabkan ada upaya intens IMF untuk mendesak Presiden Soeharto supaya segera melakukan langkah-langkah untuk mewujudkan reformasi yang realistis.
Kondisi yang makin kacau mendorong para mahasiswa dan aktivis bergerak melakukan gerakan reformasi untuk melengserkan Presiden Soeharto dari kursi kekuasaannya.
----
Ayo kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.