Masyarakat mulai enggak percaya dengan bank atau lembaga perbankan karena nilai rupiah yang terus merosot.
Alhasil kala itu pemerintah mencabut izin usaha dari 16 bank swasta nasional.
Hal ini lalu mendorong masyarakat untuk menarik simpanan dan memindahkan dana antarbank besar-besaran.
Pemerintah kala itu mencoba merespon dengan membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang bertugas memulihkan kondisi bank-bank yang perlu dibangun ulang.
Pemerintah memberikan jaminan pada para deposan dan kreditor semua bank yang mengalami masalah, pemerintah juga berjanji untuk mengganti hak-hak mereka.
Pemerintah memberikan bantuan berupa Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang mendapat pro dan kontra dari pihak perbankan dan masyarakat luas.
Kondisi yang rumit ini berdampak pada menurunnya kepercayaan perbankan dan kreditor luar negeri terhadap dunia perbankan juga pelaku ekonomi dalam negeri.
Hal ini berdampak pada banyaknya proyek-proyek yang bergantung pada dana bantuan luar negeri jadi terhambat.
Enggak hanya menjadi sebuah krisis moneter, respon pemerintah yang enggak sesuai harapan masyarakat memicu munculnya krisis multidimensi.
Pemerintah mengumumkan reformasi namun kenyataannya berbagai proyek kerabat atau keluarga Presiden enggak terdampak atau tersentuh sama sekali.
Baca Juga: Kebijakan Pembangunan Sosial Indonesia Era Pemerintah Orde Baru
Kondisi ini menyebabkan ada upaya intens IMF untuk mendesak Presiden Soeharto supaya segera melakukan langkah-langkah untuk mewujudkan reformasi yang realistis.
Kondisi yang makin kacau mendorong para mahasiswa dan aktivis bergerak melakukan gerakan reformasi untuk melengserkan Presiden Soeharto dari kursi kekuasaannya.
----
Ayo kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.