GridKids.id - Sejarah Indonesia Modern enggak bisa lepas dari era pemerintahan Orde Baru.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Orde baru merupakan sebuah tata pemerintahan dengan sistem baru di Indonesia yang dimulai sejak 11 Maret 1966 hingga berakhir di 20 Mei 1998.
Berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XXXII/MPRS/1967 mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan Presiden Soekarno.
Sidang istimewa MPRS dipimpin oleh Jenderal A.H. Nasution yang menunjuk Jenderal Soeharto menjadi Pejabat Presiden Republik Indonesia.
Setahun setelahnya pada 27 Maret 1968, Jenderal Soeharto resmi dilantik menjadi presiden kedua Republik Indonesia.
Masa-masa selama 1967-1968 dikenal sebagai masa transisi ketika Indonesia diwarnai dengan berbagai aksi demonstrasi.
Era Orde Baru dimulai ditandai dengan pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI).
Hal ini juga ditandai dengan perubahan arah kebijakan politik luar negeri Indonesia juga berubah, yang dulunya tertutup dari pengaruh Barat jadi lebih terbuka.
Salah satu ciri khas dari era pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto adalah pelaksanaan Dwifungsi ABRI.
ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) punya dua peranan penting dalam pemerintahan, yaitu sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan, juga sebagai kekuatan sosial dan politik negara.
Lalu, seperti apa uraian penjelasan tentang kondisi Indonesia di awal era pemerintahan Orde Baru di Indonesia? Yuk, simak uraian lengkapnya di bawah ini, Kids.
Baca Juga: Pelaksanaan Demokrasi Pancasila Era Pemerintahan Orde Baru (1967-1998)
Kondisi Indonesia di Awal Era Orde Baru
Dalam buku berjudul Awal Orde Baru karya Arin Kusumaningrum ada tiga momentum konsolidasi politik Indonesia kala itu.
Tahapan-tahapan konsolidasi politik Indonesia di awal era Orde Baru di antaranya:
1. Pembubaran PKI
Pemerintah Orde Baru menyatakan bahwa Gerakan 30 September 1965 sebagai bentuk kudeta PKI.
Tujuan dari kudeta ini adalah menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan ideologi komunis.
Enggak sampai di situ, upaya ini disinyalir sebagai bentuk mengganti demokrasi Pancasila dengan demokrasi proletar.
Selain itu, ceramah salah satu tokoh penting PKI yaitu D.N. Aidit pada Oktober 1964 yang merendahkan Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia.
Sehari setelah Supersemar diserahkan kepada Letjen Soeharto, PKI dan serikat-serikatnya dibubarkan pemerintah.
2. Perubahan Kebijakan Luar Negeri
Pemerintah Orde Baru berusaha mengembalikan Indonesia yang sebelumnya menganut politik Nefo-Oldefo dan Poros Jakarta- Peking menjadi kembali menganut politik bebas aktif.
Baca Juga: Berlangsung Tiga Dekade, Inilah 9 Poin Penyimpangan Pancasila Masa Orde Baru
Tepatnya pada 4 April 1966, Letjen Soeharto menyatakan Indonesia akan kembali menjalankan politik luar negeri bebas aktif, serta mengabdikan pada kepentingan bangsa dan kesejahteraan rakyat.
Bentuk pemulihan kebijakan luar negeri Indonesia ditandai dengan pemulihan hubungan baik dengan negara tetangga, Malaysia.
Sebelumnya hubungan Indonesia sempat memanas akibat adanya konfrontasi Ganyang Malaysia pada 1964-1965.
Sejak 31 Agustus 1967, pemerintah Indonesia-Malaysia sepakat menjalin kembali hubungan diplomatik dengan mengirimkan duta besar masing-masing negara.
Selain itu, Indonesia sejak 28 September 1966 kembali aktif di forum PBB sebagai anggota setelah sebelumnya menyatakan keluar pada 1 Januari 1965.
3. Pelaksanaan Dwifungsi ABRI
Dwifungsi ABRI dianggap sebagai salah satu aspek penerapan demokrasi berdasarkan Pancasila dan sistem administrasi negara.
Permasalahan pertahanan dan keamanan Indonesia sempat menjadi fokus utama karena terlalu banyak kekuatan yang menyusup dan mencoba memecah belah negara yang masih seumur jagung.
Pada masa Demokrasi Terpimpin di bawah Presiden Soekarno, tiap angkatan militer berdiri sendiri dan hanya tunduk di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno.
Hal ini memicu perpecahan dalam tubuh ABRI dan berbahaya bagi kedaulatan negara Indonesia.
Kebijakan ABRI bertujuan untuk menjaga citra ABRI sebagai tentara pejuang dan pembela rakyat.
Baca Juga: 6 Penyimpangan Politik Luar Negeri Era Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Salah satu program ABRI yang membawa dampak positif untuk rakyat Indonesia yang menetap di kawasan pedesaan yaitu ABRI Masuk Desa (AMD).
----
Ayo kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.