Tepatnya pada 4 April 1966, Letjen Soeharto menyatakan Indonesia akan kembali menjalankan politik luar negeri bebas aktif, serta mengabdikan pada kepentingan bangsa dan kesejahteraan rakyat.
Bentuk pemulihan kebijakan luar negeri Indonesia ditandai dengan pemulihan hubungan baik dengan negara tetangga, Malaysia.
Sebelumnya hubungan Indonesia sempat memanas akibat adanya konfrontasi Ganyang Malaysia pada 1964-1965.
Sejak 31 Agustus 1967, pemerintah Indonesia-Malaysia sepakat menjalin kembali hubungan diplomatik dengan mengirimkan duta besar masing-masing negara.
Selain itu, Indonesia sejak 28 September 1966 kembali aktif di forum PBB sebagai anggota setelah sebelumnya menyatakan keluar pada 1 Januari 1965.
3. Pelaksanaan Dwifungsi ABRI
Dwifungsi ABRI dianggap sebagai salah satu aspek penerapan demokrasi berdasarkan Pancasila dan sistem administrasi negara.
Permasalahan pertahanan dan keamanan Indonesia sempat menjadi fokus utama karena terlalu banyak kekuatan yang menyusup dan mencoba memecah belah negara yang masih seumur jagung.
Pada masa Demokrasi Terpimpin di bawah Presiden Soekarno, tiap angkatan militer berdiri sendiri dan hanya tunduk di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno.
Hal ini memicu perpecahan dalam tubuh ABRI dan berbahaya bagi kedaulatan negara Indonesia.
Kebijakan ABRI bertujuan untuk menjaga citra ABRI sebagai tentara pejuang dan pembela rakyat.
Baca Juga: 6 Penyimpangan Politik Luar Negeri Era Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Salah satu program ABRI yang membawa dampak positif untuk rakyat Indonesia yang menetap di kawasan pedesaan yaitu ABRI Masuk Desa (AMD).
----
Ayo kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.