Baca Juga: Materi PPKn Kelas 8 SMP: Pengertian dan Fungsi Lembaga Penyelenggara Negara
2. DPR dengan Presiden, DPD, MPR, dan MK
Hubungan DPR dengan Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Mahkamah Konstitusi bisa terlihat dari hubungan tata kerjanya yaitu proses pembentukan undang-undang dan pemberhentian presiden.
Kekuasaan DPR untuk membentuk undang-undang harus sesuai dengan persetujuan Presiden, termasuk persetujuan APN.
DPD juga punya kewenangan untuk ikut mengusulkan, membahas, dan mengawasi pelaksanaan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah.
DPR juga berperan menetapkan APBN dan mempertimbangkan pendapat dan masukan dari DPD.
Selain itu DPR juga punya fungsi sebagai pengawas kinerja Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara.
Jika DPR berpendapat bahwa Presiden melanggar UUD 1945 maka DPR bisa mengajukan usul pemberhentian Presiden pada MPR.
Usulan itu sebelum diajukan harus melibatkan pendapat MK untuk memeriksa dan mengadilinya terlebih dulu.
3. DPD dengan BPK
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan menerima hasil pemeriksaan keuangan BPK dan memberi pertimbangan untuk memilih anggota BPK pada DPR.
Ketentuan ini memberikan hak kepada DPD untuk menjadikan hasil laporan keuangan BPK sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya.