GridKids.id - Kids, pada artikel sebelumnya kita telah mempelajari tentang fungsi penyelenggaraan pemerintahan.
Nah, kali ini GridKids akan mempelajari tentang isi produk peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan buku Kurikulum Merdeka PPKn kelas X SMA, terdapat materi tentang produk perundang-undangan.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perundang-undangan adalah yang bertalian dengan undang-undang atau seluk beluk undang-undang.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, dalam kompas.com, definisi Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum.
Diketahui peraturan perundang-undangan dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga negara.
Peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menata dan mengatur kehidupan dalam suatu negara.
Melansir dari kemendikbud.go.id, seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus merujuk kepada Pancasila dan UUD 1945.
Selain itu juga enggak boleh mengabaikan apalagi bertentangan dengan Pancasila.
Perlu diketahui produk perundang-undangan enggak hanya ada di tingkat nasional saja, melainkan juga di tingkat daerah.
Produk perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Baca Juga: 6 Produk Perundang-undangan yang Ada di Indonesia, Materi PPKn Kelas X SMA
Salah satu produk perundang-undangan Indonesia di tingkat nasional maupun daerah ialah UUD NRI Tahun 1945.
UUD 1945 ditempatkan sebagai sumber hukum dasar dan hukum tertinggi dalam tata urutan Perundang-undangan Republik Indonesia.
Yuk, kita cari tahu sama-sama apa saja isi produk perundang-undangan!
Isi Produk Perundang-undangan
Di bawah ini merupakan isi produk perundang-undangan, di antaranya:
1. Tak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
2. Norma hukum yang ada harus bisa dilaksanakan.
3. Harus merujuk atau memiliki cantolan terhadap pasal atau ayat yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945.
4. Istilah yang digunakan harus jelas dan enggak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam.
5. Harus selaras dengan upaya melayani kepentingan rakyat, memperhatikan rasa keadilan masyarakat, dan enggak berpeluang terjadinya korupsi.
6. Isinya harus searah dan mendukung terhadap peraturan perundang-undangan yang di atasnya.
Nah, demikianlah informasi tentang isi peraturan perundang-undangan, materi PPKn kelas X SMA.
| Pertanyaan: Apa yang dimaksud dengan perundang-undangan? |
| Petunjuk: Cek di halaman 1. |
-----
Ayo kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.