GridKids.id - Pada artikel GridKids sebelumnya kamu sudah diajak mengenal landasan pokok dari penyelenggaraan demokrasi pancasila di Indonesia.
Demokrasi Pancasila merupakan salah satu sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia sejak era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, hingga pemerintahan berganti ke era reformasi.
Demokrasi Pancasila era Orde Baru menekankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang teguh dan patuh pada Pancasila dan UUD 1945.
Namun, pada pelaksanaannya terdapat berbagai macam penyimpangan Pancasila pada era pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto.
Kondisi ini terus terjadi hingga Presiden Soeharto diminta turun dari jabatannya dan era pemerintahan beralih ke era reformasi.
Demokrasi Pancasila tetap dipergunakan sebagai nama sistem demokrasi negara Indonesia dengan bentuk berbeda dari era pemerintahan sebelumnya.
Nilai-nilai pancasila dipegang teguh dan diterapkan dalam penyelenggaraan negara enggak hanya secara tekstual tapi juga secara real atau nyata.
Berikut ini adalah ciri-ciri dari demokrasi pancasila yang menjadikan pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, di antaranya:
Ciri-Ciri Demokrasi Pancasila
1. Kedaulatan Penuh di Tangan Rakyat
Demokrasi Pancasila menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam jalannya pemerintahan negara.
Baca Juga: Apa Itu Demokrasi Pancasila? Ini Pengertiannya Menurut Para Ahli
Inilah yang membuat demokrasi Pancasila yang sejati akan memberi ruang bebas untuk masyarakat bisa menyampaikan kritik atau masukannya untuk kinerja pemerintah.
Kritik atau saran dari masyarakat akan berguna agar pemerintah bisa berbenah agar bisa membuat kebijakan atau menyelenggarakan pemerintahan dengan lebih baik dari sebelumnya.
2. Pemerintahan berjalan sesuai Konstitusi yang Berlaku
Konstitusi menjadi pegangan pemerintah untuk menegakkan dan menjalankan pemerintahan yang demokratis.
Konstitusi yang berlaku dalam pemerintah Indonesia, di antaranya UUD 1945, Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan sebagainya.
Konstitusi ini akan menjaga pemerintah tetap tertib dan enggak berlaku sewenang-wenang pada masyarakat sekaligus memungkinkan masyarakat untuk senantiasa mengawasi kinerja pemerintah.
3. Pesta Demokrasi Pemilihan Umum (Pemiliu) yang Jujur, Adil, dan Bebas
Indonesia mengadakan pesta demokrasi setiap 5 tahun sekali dan dari lima tahun ke lima tahun lainnya selalu muncul berbagai drama perpolitikan yang cenderung tak sehat.
Penerapan demokrasi pancasila yang sejati harus menjadikan pemilu sebagai pesta demokrasi di mana tiap orang dengan pilihan berbeda tetap bisa sportif dan menerima hasil suara terbanyak dengan sikap lebih besar hati.
Pemilu juga harusnya menjadi wadah yang tepat untuk masyarakat dalam mengenali siapa saja wakilnya dan apa misi yang ingin dijalankan jika terpilih nanti.
Namun, kenyataannya banyak calon pemimpin yang hanya mendekat pada rakyat ketika mendekati pemilu saja.
Baca Juga: Nilai-Nilai Demokrasi yang Bisa Dipelajari oleh Anak-Anak di Sekolah
Hal inilah yang bisa menciptakan jurang pemisah antara rakyat dengan calon wakil di lembaga legislatif atau eksekutifnya nanti.
4. Tiap Pengambilan Keputusan harus lewat Musyawarah
Demokrasi Pancasila mendorong segala jenis keputusan harus diambil dengan cara musyawarah agar lebih adil.
Setiap orang yang terlibat dalam musyawarah punya hak yang sama untuk bisa menyampaikan pendapatnya untuk mencapai kesepakatan bersama.
Kesepakatan yang hendak dicapai bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan untuk kebaikan bersama sehingga tercipta kedamaian dan keamanan dalam kehidupan masyarakat.
5. Menghargai dan Menjunjung Tinggi HAM
Demokrasi Pancasila menghargai dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) sebagi perlindungan tiap individu dalam suatu negara dari diskriminasi atau penindasan.
HAM yang dimilikki tiap individu mengatur kebebasan tiap individu yang dibatasi oleh kebebasan orang lain.
HAM yang dihargai dan dijunjung tinggi akan tercermin dari perilaku sarat toleransi untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa.
6. Kepentingan Rakyat yang Utama
Kepentingan menjadi prioritas bagi penerapan demokrasi Pancasila, begitu pun segala kebijakan yang diambil pemerintah atau pihak yang berwenang.
Baca Juga: 4 Perbedaan Demokrasi Pancasila Era Reformasi dengan Era Orde Baru
Demokrasi Pancasila mendukung tempat rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam jalannya suatu sistem pemerintahan.
7. Sistem Partai Tunggal Ditiadakan
Sistem Partai Tunggal seperti era Orde Baru tak ada lagi pada penerapan Demokrasi Pancasila era Reformasi.
Demokrasi hanya benar-benar terjadi jika partai politik beragam macam dengan visi dan misi yang berbeda-beda.
Jika hanya satu partai mendominasi maka sama saja dengan penyimpangan nilai-nilai juga landasan pokok demokrasi pancasila, yaitu kebebasan untuk berkelompok dengan suara atau misi serupa.
----
Ayo kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.