Inilah yang membuat demokrasi Pancasila yang sejati akan memberi ruang bebas untuk masyarakat bisa menyampaikan kritik atau masukannya untuk kinerja pemerintah.
Kritik atau saran dari masyarakat akan berguna agar pemerintah bisa berbenah agar bisa membuat kebijakan atau menyelenggarakan pemerintahan dengan lebih baik dari sebelumnya.
2. Pemerintahan berjalan sesuai Konstitusi yang Berlaku
Konstitusi menjadi pegangan pemerintah untuk menegakkan dan menjalankan pemerintahan yang demokratis.
Konstitusi yang berlaku dalam pemerintah Indonesia, di antaranya UUD 1945, Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan sebagainya.
Konstitusi ini akan menjaga pemerintah tetap tertib dan enggak berlaku sewenang-wenang pada masyarakat sekaligus memungkinkan masyarakat untuk senantiasa mengawasi kinerja pemerintah.
3. Pesta Demokrasi Pemilihan Umum (Pemiliu) yang Jujur, Adil, dan Bebas
Indonesia mengadakan pesta demokrasi setiap 5 tahun sekali dan dari lima tahun ke lima tahun lainnya selalu muncul berbagai drama perpolitikan yang cenderung tak sehat.
Penerapan demokrasi pancasila yang sejati harus menjadikan pemilu sebagai pesta demokrasi di mana tiap orang dengan pilihan berbeda tetap bisa sportif dan menerima hasil suara terbanyak dengan sikap lebih besar hati.
Pemilu juga harusnya menjadi wadah yang tepat untuk masyarakat dalam mengenali siapa saja wakilnya dan apa misi yang ingin dijalankan jika terpilih nanti.
Namun, kenyataannya banyak calon pemimpin yang hanya mendekat pada rakyat ketika mendekati pemilu saja.
Baca Juga: Nilai-Nilai Demokrasi yang Bisa Dipelajari oleh Anak-Anak di Sekolah