Find Us On Social Media :

Penerapan Demokrasi di Indonesia Masa Revolusi Kemerdekaan (1945-1949)

Penerapan demokrasi pada masa-masa awal kemerdekaan masih terbatas karena pemerintah masih mengupayakan kestabilan negara.

GridKids.id - Kids, pada artikel tentang demokrasi sebelumnya kamu sudah diajak melihat nama-nama kabinet yang menjabat masa demokrasi terpimpin dan demokrasi parlementer di Indonesia.

Kali ini kamu akan diajak melihat pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945-1949 atau masa Revolusi Kemerdekaan.

Ternyata demokrasi politik adalah salah satu komitmen besar para pendiri bangsa Indonesia bahkan sebelum Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945.

Beberapa tokoh seperti bapak Muhammad Yamin dan Ir. Soekarno mengusulkan beberapa dasar negara yang mencerminkan kehidupan berbangsa di Indonesia.

Bapak Muhammad Yamin mengusulkan asas peri kerakyatan, sedangkan Ir. Soekarno mengusulkan asas mufakat atau demokrasi sebagai dasar negara Indonesia merdeka yaitu Pancasila.

Keyakinan kedua tokoh besar ini untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia berkaitan dengan latar belakang pendidikan yang tak hanya jadi komitmen tapi juga perlu diwujudkan dalam kehidupan bernegara.

Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan (1945-1949), pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada fungsi pers yang mendukung jalannya revolusi kemerdekaan.

Elemen-elemen demokrasi yang belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan stabilitas negara yang belum bisa diwujudkan pada masa-masa awal kemerdekaan.

Kala itu pemerintah harus memusatkan diri dan energinya bersama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia.

Banyak partai politik tumbuh pesat dan cepat pada masa ini untuk menanamkan kesadaran untuk bernegara dan menanam semangat anti penjajahan.

Lalu, apa saja hal-hal mendasar pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi kemerdekaan dan pengaruhnya untuk masa-masa penerapan demokrasi selanjutnya?

Baca Juga: 7 Prinsip Demokrasi dalam Sebuah Negara, Salah Satunya Kebebasan Pers