GridKids.id - Kids, apakah kamu tahu pasal UUD NRI yang mengatur pemerintahan daerah?
Pemerintah daerah tertuju pada sebuah otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara.
Sebutan ini digunakan untuk melengkapi lembaga-lembaga tingkat tinggi, yakni pemerintah pusat, pemerintah nasional, atau pemerintah federal.
Kali ini, GridKids akan membahas materi PKn Kelas 7 SMP mengenai pasal UUD NRI 1945 yang mengatur pemerintahan daerah.
Sebelum membahas mengenai pasal-pasalnya, kita bahas lebih dahulu mengenai definisi pemerintahan daerah.
Definisi Pemerintahan Daerah:
Pemerintahan daerah dalam arti sempit adalah kegiatan, fungsi, tugas, dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara.
Sedangkan pemerintahan daerah dalam arti luas adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan.
Dalam arti luas, pemerintahan daerah berlandaskan dasar negara demi tercapainya tujuan negara, Kids.
Baca Juga: Materi PKn Kelas 10: Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Berikut ini pembahasan mengenai materi PKn Kelas 7 SMP mengenai pasal UUD NRI 1945 yang mengatur pemerintahan daerah. Simak ulasannya!
Pasal UUD NRI 1945 yang Mengatur Pemerintahan Daerah:
1. Sebutkan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur pemerintahan daerah!
Kunci Jawaban:
Pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang pemerintahan daerah, yaitu pasal 18, 18A, dan 18B.
Bunyi pasal 18 UUD 1945:
Kunci Jawaban:
1. NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan UU.
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
Baca Juga: Mencari Jawaban 'Isi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009', Kelas 6 SD Tema 8
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabu-paten, dan kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.
Nah, itu dia, Kids, pembahasan kunci jawaban dan materi PKn Kelas 7 SMP mengenai pasal UUD 1945 yang mengatur pemerintahan daerah.
Selamat belajar dan semoga bermanfaat!
| Pertanyaan: |
| Apa isi pasal UUD NRI 1945 yang mengatur pemerintahan daerah |
| Petunjuk, cek page 2 dan 3. |
-----
Ayo kunjungiadjar.iddan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.