GridKids.id - Salah sistem demokrasi yang digunakan di Indonesia adalah demokrasi parlementer.
Diketahui sejak awal kemerdekaan, Indonesia sudah menganut sistem demokrasi parlementer.
Sistem demokrasi parlementer di Indonesia berlaku mulai dari 17 Agustus 1945 hingga 5 Juli 1959.
Melansir dari kompas.com, masa demokrasi parlementer adalah masa ketika pemerintah Indonesia menggunakan UUDS 1950 (Undang-Undang Dasar Sementara) sebagai undang-undang negara dan sistem pemerintahan parlementer.
Demokrasi parlementer merupakan konsep pemerintahan di suatu negara yang memberikan otoritas kepada parlemen untuk mengerjakan tugas-tugas negara.
Untuk mengangkat seorang perdana menteri parlemen memiliki peran yang kuat dan fundamental.
Bahkan diketahui parlemen memiliki legitimasi untuk menjatuhkan pemerintahan di suatu negara.
Sistem demokrasi ini berbeda dengan demokrasi presidensial yang memiliki kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden dan perdana menteri.
Pada sistem demokrasi parlementer, presiden atau raja memiliki peran sebagai kepala negara.
Sementara pemerintahan secara langsung dipimpin oleh perdana menteri ya, Kids.
Melansir dari nasional.kompas.com, perdana menteri dan kabinet sebagai eksekutif bertanggung jawab langsung kepada parlemen.
Baca Juga: Materi IPS Kelas 9 SMP: Sejarah dan Ciri-Ciri Demokrasi Parlementer
Tahukah kamu? Ada sejumlah kelebihan dan kekurangan sistem parlementer yang diterapkan di Indonesia.
Yuk, kita cari tahu sama-sama apa saja kelebihan dan kekurangan sistem parlementer yang diterapkan di Indonesia, ya!
1. Kabinet bersikap hati-hati dalam menjalankan pemerintahan karena pengawasan yang kuat dari parlementer.
2. Penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif menjadikan pembuat kebijakan bisa ditangani secara cepat.
3. Proses pertanggungjawaban dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik yang sifatnya jelas.
4. Menteri dalam kabinet dipilih berdasarkan suara terbanyak.
5. Keputusan jika terjadi suatu masalah bisa didapatkan tanpa memakan banyak waktu.
1. Parlementer jadi tempat kaderisasi jabatan-jabatan eksekutif.
2. Kabinet bisa mengendalikan parlementer.
3. Kedudukan badan eksekutif atau kabinet tergantung mayoritas dukungan parlemen.
Baca Juga: Kondisi Ekonomi Indonesia pada Masa Demokrasi Parlementer, Materi IPS Kelas 8
4. Kelangsungan kedudukan kabinet enggak bisa ditentukan berakhir sebagaimana masa jabatannya.
5. Kebijakan politik negara jadi menjadi enggak stabil akibat sering berganti kabinet.
Sebagai tambahan informasi, di bawah ini merupakan ciri-ciri demokrasi parlementer, antara lain:
1. Perdana menteri memiliki hak istimewa atau prerogatif yang bisa mengangkat dan menurunkan menteri.
2. Lembaga eksekutif bertanggung jawab atas kekuasaan legislatif.
3. Lembaga legislatif bisa menurunkan lembaga eksekutif.
4. Lembaga eksekutif, presiden, dipilih oleh lembaga legislatif.
Itulah informasi tentang kelebihan dan kekurangan sistem demokrasi parlementer di Indonesia.
-----
Ayo kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.
| Source | : | Kompas.com |
| Penulis | : | Rizky Amalia |
| Editor | : | Danastri Putri |
Komentar