GridKids.id - Bagaimana cara mengatasi tenaga kerja migran Indonesia?
Masalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal masih menjadi permasalahan bagi bangsa Indonesia.
Dari tahun ke tahun, jumlah PMI Ilegal kerap bermasalah, di luar negeri masih fluktuatif dan urung terselesaikan secara menyeluruh.
Pekerja migran atau TKI menjadi salah satu penyumbang devisa negara terbesar.
Namun, pekerja migran yang bekerja di luar negeri sering kali mengalami permasalahan.
Untuk mengantisipasi dan menangani permasalahan tersebut, pemerintah terus melakukan penguatan dari segala aspek dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Apa saja yang menjadi permasalahan migran Indonesia?
1. Kurangnya perlindungan hukum
2. Tak memiliki dokumen resmi
3. Kurangnya pengawasan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) maupun Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setelah berada di luar negeri
4. Sulitnya akses untuk berkomunikasi dengan KBRI.
Baca Juga: Bukan Tanpa Sebab, Ini Alasan Kepala Pusing Setelah Menangis #AkuBacaAkuTahu
Selain itu menurut Surtees, (2003: 102-103), permasalahan yang berkaitan dengan pekerja migran di antaranya: Kekerasan, penyalahgunaan (penyimpangan), pemalsuan dokumen, pemberian informasi yang salah.
Bicara mengenai buruh migran Indonesia, permasalahan yang kerap muncul di antaranya adalah:
1. Minimnya perlindungan.
2. Adanya kekerasan dan penyiksaan terhadap buruh migran.
3. Ancaman hukuman penjara sampai hukuman mati.
4. Relatif tingginya jumlah buruh migran yang tewas.
5. Sistem penempatan dan perlindungan negara pengirim pekerja migran belum mengacu kepada kesepakatan internasional.
6. Di luar negeri, majikan memiliki kekuasaan yang absolut. Majikan umumnya menyimpan dokumen untuk menekan buruh migran. Ketika buruh migran lari dari majikan, maka berstatus illegal dan dianggap melanggar hukum.
7. Jumlah buruh migran yang banyak membuat negara-negara penerima punya banyak pilihan untuk lebih memperkerjakan buruh migran murah yang tidak terlalu banyak menuntut hak-haknya.
8. Indonesia kesulitan mempengaruhi negara lain untuk melindungi buruh migran.
9. Pemerintah kurang memperhatikan pelanggaran HAM yang menimpa buruh migran Indonesia.
Baca Juga: IPS Kelas 11 SMA: Pengertian Kesempatan Kerja dan Jenis-jenisnya
10. Kebijakan yang ada menempatkan buruh migrant sebagai komoditi yang diperdagangkan yang menjadi titik awal banyaknya pelanggaran HAM yang menimpa buruh migran.
Untuk melindungi pekerja migran di luar negeri, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Dalam aturan ini, perlindungan pekerja migran Indonesia dilakukan untuk menjamin pemenuhan hak pekerja sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.
Namun, masih sering terjadinya pemalsuan dokumen pekerja migran dan banyaknya pekerja migran yang tidak mendapatkan pelatihan sebelum diberangkatkan.
Pemerintah harus terus memperbaiki perlindungan terhadap pekerja migran.
Beberapa upaya yang dapat dilakukan, yaitu:
a. Melakukan pendataan TKI dengan benar dan akurat
b. Memperkuat perlindungan dan aturan hukum terhadap pekerja migran
c. Meningkatkan pengawasan, mulai dari proses perekrutan, pemberangkatan hingga penempatan yang dilakukan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)
d. Meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah terkait penjagaan perbatasan agar tidak terjadi penyelundupan TKI tanpa dokumen
e. Melakukan kerja sama antara KBRI dan BP2MI dengan agen-agen pekerja migran setempat untuk memantau keberadaan pekerja migran.
-----
Ayo kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.
Source | : | KOMPAS.com |
Penulis | : | Corry Samosir |
Editor | : | Danastri Putri |
Komentar