Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia Era Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

GridKids.id - Kids, sebelumnya kamu sudah diajak GridKids melihat pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada era revolusi kemerdekaan dan era demokrasi parlementer.

Nah, kali ini kamu akan diajak melihat pelaksanaan demokrasi di Indonesia masa demokrasi terpimpin 1959-1965.

Masa demokrasi terpimpin di Indonesia dimulai sejak diumumkannya dekrit presiden 5 Juli 1959.

Perubahan sistem politik Indonesia pada masa ini didorong oleh situasi negara yang makin tak pasti karena kegagalan Dewan Konstituante dalam menyelesaikan permasalahan politik yang tak berkesudahan.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menyatakan pembubaran Dewan Konstituante dan mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar negara.

Pengumuman dekrit Presiden 5 Juli 1959 sekaligus juga mengakhiri sistem demokrasi parlementer atau liberal yang dianut selama 9 tahun sejak 1950-1959.

Demokrasi terpimpin 1959-1965 merupakan konsep demokrasi yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.

Demokrasi terpimpin juga sebagai salah satu bentuk demokrasi yang menempatkan presiden sebagai satu-satunya institusi dengan kekuasaan tertinggi di Indonesia.

Berikutnya akan dijelaskan tentang penerapan demokrasi pada era demokrasi terpimpin, yaitu:

Penerapan Sistem Demokrasi Terpimpin di Indonesia (1959-1965)

Baca Juga: 4 Kebijakan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin pada Pemerintahan Presiden Soekarno

1. Mengaburnya Sistem Kepartaian

Pada masa demokrasi terpimpin, keberadaan partai-partai politik kala itu bertujuan untuk mempersiapkan diri dalam rangka mengisi jabatan politik.

Tapi, menjadi kekuatan penopang dari tiga kekuatan yang mendominasi kala itu yaitu lembaga kepresidenan, Angkatan Darat, dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

2. Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Gotong Royong

Pembentukan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional berubah menjadi lemah.

DPR Gotong Royong jadi instrumen politik lembaga kepresidenan, namun proses rekruitmennya ditentukan sendiri oleh Presiden Soekarno.

3. Sangat Lemahnya Penegakkan Hak Dasar Manusia

Presiden kala itu punya kekuasaan yang sangat besar untuk bisa menyingkirkan lawan-lawan politik yang berbeda pandangan dengan Presiden.

Beberapa lawan politik presiden Soekarno ditahan atau dipenjara karena menunjukkan pertentangan dengan beliau.

Lawan politik presiden Soekarno kebanyakan berasal dari kalangan sosialis dan kalangan tokoh Islam di Indonesia.

Misalnya: Buya Hamka, Tan Malaka, dan Sutan Syahrir.

Baca Juga: 4 Kondisi Sosial-Budaya Masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia

4. Dikekangnya Kebebasan Pers

Pada masa demokrasi terpimpin, pers mengalami banyak pengekangan dan enggak memeroleh kebebasan.

Beberapa surat kabar dan majalah diberangus pemerintah, contohnya Harian Abadi milik Masyumi dan Harian Pedoman dari PSI (Partai Sosialis Indonesia).

5. Pembatasan Otonomi Daerah

Sentralisasi kekuasaan pada pemerintah pusat menyebabkan adanya dominasi yang makin kentara dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pada masa demokrasi terpimpin otonomasi daerah-daerah menjadi lebih terbatas dan dikontrol ketat oleh pusat.

 ----

Ayo kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.

PROMOTED CONTENT