GridKids.id - Era pemerintahan Orde Baru punya beberapa perbedaan dengan masa pemerintahan Presiden sebelumnya.
Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia merupakan negara yang punya sikap anti Barat dan berprinsip bahwa Indonesia harus berdikari (berdiri di kaki sendiri).
Nah, kali ini kamu akan kembali diajak melihat uraian tentang pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto di bidang politik luar negeri.
Politik luar negara berkembang menjadi kebijakan politik luar negeri atau kebijakan negara yang dikeluarkan dan difokuskan untuk menciptakan kestabilan negara.
Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia era Orde Baru kembali menggunakan politik luar negeri bebas aktif sesuai amanat UUD 1945 alinea 1 dan alinea 4.
Pada era Demokrasi Terpimpin di bawah Presiden Soekarno, politik Indonesia condong ke blok komunis sedangkan pada era orde baru, politiknya kembali sesuai amanat UUD 1945 negara.
Kebijakan politik luar negeri Orde Baru berlandaskan Tap No. XII/MPRS/1966, yang mengungkap bahwa politik luar negeri RI akan mengabdikan diri pada kepentingan nasional.
Politik luar negeri era orde lama condong pada salah satu ideologi (ideologi komunis) sehingga itu termasuk pelanggaran terhadap amanat UUD 1945.
Hal ini kemudian diluruskan kembali pada era pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, dengan melakukan beberapa hal, seperti:
1. Bergabung Kembali dengan PBB
Setelah keluar dari PBB pada 20 Januari 1965, pada 28 September 1966 Indonesia kembali bergabung dalam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).
Baca Juga: 5 Fakta Sejarah Indonesia dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
Kala itu Indonesia di bawah Presiden Soekarno memutuskan keluar dari PBB karena Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap PBB.
Hal ini menjadi sebuah pemicu Presiden Soekarno untuk mengambil sikap menarik diri dan Indonesia dari PBB yang seolah mengabaikan fakta bahwa Indonesia-Malaysia sedang berseteru.
Kembalinya Indonesia menganut politik bebas aktif dan upaya berbaikan kembali dengan Malaysia.
Hal ini seolah kembali menempatkan peran Indonesia bagi dunia sesuai amanat UUD 1945.
2. Rekonsiliasi dengan Malaysia
Berbaikan dengan Malaysia pasca konflik bersenjata antara 1963-1966, dikenal dengan konfrontasi Borneo.
Pasca pengumuman pemerintah Dwikora pada 3 Mei 1964, Presiden Soekarno secara resmi mengungkap konfrontasi dengan pemerintah Malaysia.
Hal ini merupakan penyimpangan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, nih, Kids.
Pada Persetujuan Bangkok yang diselenggarakan pada 29 Mei- 1 Juni 1966 dicetuskan sikap untuk menormalisasi kembali hubungan antara Indonesia dan Malaysia.
Pada perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Bapak Adam Malik sebagai Menteri Utama Indonesia dan Pihak Malaysia diwakili oleh Wakil Perdana Menteri Malaysia, Tun Abdul Razak.
Hasil perundingannya yang jadi pendamai dua negara tetangga ini resmi ditandatangani pada Jakarta Accord 11 Agustus 1966.
Baca Juga: 6 Penyimpangan Politik Luar Negeri Era Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
3. Kerjasama ASEAN
Menjalin Kerjasama dengan negara-negara di Kawasan Asia Tenggara dalam Organisasi ASEAN, pada 8 Agustus 1967.
ASEAN atau Association of Southeast Asia Nations dibentuk berdasar rasa persahabatan, setia kawan, hingga kerja sama antar negara dalam satu regional yang sama.
Indonesia bersama dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand menjadi pelopor terbentuknya organisasi ASEAN yang mewadahi kerja sama negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini.
Itulah tadi tiga langkah pemerintah Orde Baru yang menyesuaikan kebijakan politik luar negeri.
----
Ayo kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.