8 Bentuk Penyimpangan Saat Masa Demokrasi Terpimpin pada 1959-1965

GridKids.id - Terdapat macam-macam bentuk penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin.

O iya, demokrasi terpimpin telah ada sejak 1959 yang diberlakukan oleh Presiden Soekarno.

Saat itu Presiden Seokarno mengganti sistem demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin hingga 1965.

Apa saja bentuk-bentuk penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin, ya?

Dengan diterapkannya demokrasi terpimpin, presiden menjadi lebih besar dan mengarah pada perilaku yang otoriter.

Tidak heran jika demokrasi terpimpin ini memiliki banyak sekali penyimpangan.

Bentuk Penyimpangan Saat Masa Demokrasi Terpimpin

1. Pembentukan MPRS

MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara menjadi cikal bakal MPR.

Baca Juga: Kondisi Ekonomi Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin, Materi IPS Kelas 8

Saat demokrasi terpimpin MPRS dipilih langsung oleh presiden. Padahal seharusnya MPRS dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum atau.

2. Pemerintahan yang otoriter

Kekuasaan lebih cenderung pada pihak pemerintah dan membatasi hak-hak individu.

Tidak ada kebebasan pers, pembatasan kemerdekaan akademik dan kebebasan berpendapat.

3. Terpisahnya penafsiran Pancasila

Demokrasi terpimpin di Indonesia dijalankan berdasarkan sila keempat Pancasila, yakni:

"Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan."

Sayangnya, saat demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno tidak menafsirkan Pancasila secara utuh.

4. Tidak adanya lembaga yang independen

Terdapat beberapa lembaga yang tidak independet, seperti DPR, Mahkamah Agung, dan lembaga-lembaga lainnya.

Baca Juga: 6 Ciri-Ciri Demokrasi Terpimpin dan Pengertiannya

5. P

6. Pembentukan DPRGR

Anggota DPRGR dipilih langsung oleh Presiden dan presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955.

Hal ini menjadi bentuk penyimpangan karena sebenarnya kedudukan presiden dan DPR seimbang. 

7. P

8. Presiden Seumur Hidup

Saat demokrasi terpimpin, ditetapkan pengangkatan presiden seumur hidup karena tidak adanya aturan tentang jabatan presiden seumur hidup. 

Sedangkan menurut Pasal 7 UUD 1945 telah mengatur terkait presiden yang bisa memimpin pemerintahan selama lima tahun dan sesudahnya boleh dipilih kembali.

-----

Lihat juga video ini, yuk!

-----

Ayo kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.