GridKids.id - Kids, apa yang kalian ketahui tentang hierarki peraturan perundang-undangan?
Pada buku materi PPKn kelas XI SMA, terdapat materi tentang hierarki peraturan perundang-undangan.
Nah, kali ini GridKids akan mengajak kalian belajar tentang hierarki peraturan perundang-undangan.
Yuk, langsung saja kita simak tentang hierarki peraturan perundang-undangan.
Hierarki Peraturan Perundang-undangan
Untuk diketahui, Indonesia merupakan negara hukum.
Indonesia juga memiliki sumber hukum tertinggi atau konstitusi bernama Undang-Undang Dasar 1945.
Menurut Undang-Undang Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum.
Peraturan Perundang-undangan dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat.
Prosedurnya pun juga ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
Berikut ini adalah jenis dan hierarki (jenjang) Peraturan Perundang-undangan.
Baca Juga: Apa Fungsi Konstitusi? Jawaban Materi PPKn Kelas XI SMA
1. Undang-Undang Dasar 1945
UUD 1945 adalah peraturan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan dan menjadi dasar hukum.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)
Ketetapan MPR adalah putusan MPR yang ditetapkan dalam sidang MPR.
Keputusannya meliputi Ketetapan MPR Sementara dan Ketetapan MPR yang masih berlaku.
3. UU atau Perppu
UU adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewa Perwakilan Rakyat.
UU tersebut harus dalam persetujuan Presiden.
4. Peraturan Pemerintah (PP)
PP adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan UU.
5. Peraturan Presiden (Perpres)
Baca Juga: Sejarah Perumusan Undang Undang Dasar 1945, Materi PPKn Kelas XI SMA
Perpres adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden.
Peraturan ini untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
6. Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi.
Peraturan tersebut harus mendapat persetujuan dari Gubernur.
7. Peraturan Kabupaten atau Kota
Peraturan Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk DPRD dengan persetujuan Bupati atau Walikota.
Itulah hierarki peraturan perundang-undangan ya, Kids.
-----
Ayo kunjungiadjar.iddan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.