GridKids.id - Kids, apakah kamu masih ingat materi perundang-undangan?
Nah, pada buku Kurikulum Merdeka PPKn kelas X SMA terdapat materi tentang analisis isi produk perundang-undangan.
Kali ini GridKids akan mempelajari tentang analisis isi produk perundang-undangan, ya.
Melansir dari kompas.com, berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum.
Tahukah kamu? Peraturan perundang-undangan dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga negara.
Melansir dari kemendikbud.go.id, seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus merujuk kepada Pancasila dan UUD 1945.
Perlu diketahui produk perundang-undangan enggak hanya ada di tingkat nasional saja, melainkan juga di tingkat daerah.
Sementara tujuan peraturan perundang-undangan ialah untuk menata dan mengatur kehidupan dalam suatu negara.
Produk perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Yuk, simak informasi di bawah ini untuk mengetahui analisis isi produk perundang-undangan!
Analisis Isi Produk Perundang-undangan
Baca Juga: Materi PPKn Kelas X SMA: 6 Isi Produk Peraturan Perundang-undangan
1. Tak Boleh Bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945
Diketahui seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus merujuk kepada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
Selain itu juga enggak boleh mengabaikan apalagi bertentangan, Kids.
Produk perundang-undangan yang ada di bawahnya enggak boleh bertentangan terhadap keduanya.
Jika sila pertama Pancasila menyebutkan “Ketuhanan yang Maha Esa” dan Pasal 29 ayat (1) dan (2) memberikan jaminan kebebasan beragama.
Maka dari itu, undang-undang hingga peraturan daerah enggak boleh menuliskan norma hukum yang melarang kebebasan beragama ya, Kids.
2. Peraturan Perundang-undangan Harus Merujuk pada Pasal UUD NRI Taun 1945
Kids, semua peraturan perundang-undangan yang ada di bawah UUD NRI Tahun 1945 harus merujuk atau memiliki cantolan pada pasal atau ayat yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945.
Sebagai contoh, peraturan daerah enggak hanya merujuk pada UUD NRI Tahun 1945 tetapi juga merujuk kepada Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang ada di atasnya, ya.
3. Isinya Harus Searah dan Mendukung Peraturan Perundang-undangan yang di Atasnya
Baca Juga: Materi PPkn Kelas X SMA: 2 Fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Suatu Negara
Artinya ialah bahwa norma hukum yang ada harus bisa dilaksanakan dan selaras dengan usaha untuk mendorong pemerintahan.
Jika ketiga hal di atas enggak terpenuhi maka sebuah peraturan perundang-undangan bisa digugat, Kids.
Melansir dari kemendikbud.go.id, jika peraturan berupa undang-undang, maka bisa digugat ke Mahkamah Konstitusi.
Sementara yang lainnya bisa dilayangkan gugutan ke Mahkamah Agung.
Demikianlah informasi tentang materi PPKn kelas X SMA.
| Pertanyaan: Peraturan perundang-undangan diatur dalam UU nomor berapa? |
| Petunjuk: Cek di halaman 1. |
-----
Ayo kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.