DPR punya beberapa hak sebagai lembaga legislatif, di antaranya hak inisiatif, hak amandemen, dan hak budget.
6. Menteri Negara Bertanggungjawab Pada Presiden
Dalam sistem demokrasi Pancasila, presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri negara yang membantunya.
Para menteri bertanggungjawab dengan pekerjaannya kepada Presiden bukannya pada DPR, ciri ini menunjukkan sistem kabinet presidensial.
7. Kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara Dibatasi
Meski enggak bertanggungjawab pada DPR, namun bukan berarti kekuasaan Presiden tanpa batas.
Presiden tetap harus menaati suara DPR yang punya kedudukan kuat karena Presiden tak punya kewenangan untuk membubarkannya. Semua anggota DPR merangkap juga sebagai anggota MPR.
----
Ayo kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.