GridKids.id - Orde lama merupakan salah satu era pemerintahan Indonesia yang merujuk ke masa ketika Indonesia berada di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno.
Orde lama adalah masa pemerintahan yang berlangsung antara 1945-1966 sebelum akhirnya beralih ke orde baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.
Istilah orde lama baru muncul ketika tampuk pemerintahan berganti ke era Presiden Soeharto.
Sehingga pada masa Indonesia masih di bawah Presiden Soeharto belum dikenal istilah ini.
Istilah orde lama dan orde baru berusaha menegaskan legitimasi pemerintahan baru yang berbeda dan punya visi untuk mensejahterakan rakyat.
Tak hanya itu, istilah orde lama juga menjunjung tinggi nilai pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Era orde lama resmi berakhir pada 1967 setelah dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret atau yang populer disebut dengan Supersemar.
Supersemar disebut berisi mandat yang diberikan oleh Presiden Soekarno untuk Presiden Soeharto yang ketika itu menjabat sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Darat.
Supersemar dibuat dan disusun untuk mengatasi konflik politik yang membuat situasi negara begitu kacau balau kala itu pasca tragedi G30S.
Tragedi G30S menyebabkan tujuh jenderal tinggi TNI meninggal dunia pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965 dini hari.
Ketika itu PKI dituding sebagai dalang di balik peristiwa tragedi yang sangat memilukan dan mengerikan.
Baca Juga: Masa Orde Lama: Pengertian, Situasi, Hingga Kebijakan Politiknya
Sehingga para pemuda antikomunis membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa (KAMI) pasca terjadinya tragedi berdarah di ujung September 1965 itu.
KAMI dibentuk pada 27 Oktober 1965 karena pengaruh PKI pada jalannya pemerintahan sudah terasa di luar kendali.
KAMI bersama dengan kelompok anti-komunis lainnya bersatu dan menyuarakan protes pada Presiden yang dianggap menutup mata atas tragedi G30S yang menyebabkan para jenderal gugur secara tragis.
Akhir Pemerintahan Orde Lama
Puncak berbagai kekacauan politik di Indonesia adalah ketika masyarakat melakukan demonstrasi di halaman Gedung DPR-GR pada 12 Januari 1966 untuk mengajukan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura).
Tritura yang dituntut rakyat pada Presiden Soekarno, di antaranya:
- Pembubaran PKI
- Pembersihan Kabinet Dwikora dari segala unsur yang berkaitan dengan peristiwa G30S
- Penurunan Harga
Melihat kondisi ini, Mayjen Soeharto meminta Presiden Soekarno untuk memberikan surat perintah agar keadaan bisa dikendalikan di bawah mandatnya.
Permintaan itu lalu ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada sore hari 11 Maret 1966 bertempat di Istana Bogor.
Baca Juga: Politik Masa Orde Lama: Tujuan dan Isi Gagasan Manifesto USDEK
Segera setelah dirilisnya Supersemar, Mayjend. Soeharto langsung memutuskan lewat Surat Keputusan Presiden No.1/3/1966 tertanggal 12 Maret 1966 atas nama Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Mandataris MPRS/PBR.
Keberadaan Supersemar secara otomatis makin melemahkan posisi Presiden Soekarno yang ketika itu mulai kehilangan kepercayaan di mata rakyat.
Dalam Sidang MPRS 27 Maret 1968, Mayjend Soeharto diangkat menjadi Presiden RI menggantikan Presiden Soekarno.
Kali itu Presiden Soekarno menghabiskan sisa umurnya sebagai tahanan rumah di Wisma Yaso atau Museum Satria Mandala, di Jakarta Selatan.
-----
Ayo kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.