GridKids.id - Kids, sebelumnya kamu sudah membahas tentang era pemerintahan orde lama di Indonesia bersama GridKids.
Orde lama merupakan sebuah era pemerintahan yang menggunakan sistem presidensial yang berlangsung sejak 1945-1966 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno.
Sistem relasi kuasa pada era ini merupakan sistem checks and balances antara presiden dan legislatif berupa hubungan saling kontrol agar tetap bekerja sesuai koridornya.
Fungsi kontrol ini dimaksudkan agar kekuasaan bisa berimbang dalam upaya lahirnya berbagai kebijakan negara dalam perundang-undangan atau peraturan formal yang dibuat oleh negara.
Pada masa orde lama terjadi beberapa kali perubahan sistem pemerintahan, mulai dari presidental, parlementer, liberal, hingga era demokrasi terpimpin.
Lalu, seperti apa penjelasan tentang sistem-sistem pemerintahan ini lebih lengkapnya? Yuk, simak uraian lengkapnya di bawah ini, Kids.
Sistem Pemerintahan yang Diterapkan di Indonesia Era Orde Lama
1. Sistem Presidental
Sistem pemerintahan presidental dijalankan dengan diatur dan dikepalai oleh seorang Presiden dari lembaga eksekutif yang dipilih oleh rakyat lewat pemilihan umum (pemilu).
Presiden menempati jabatan paling tinggi dengan dua fungsi yaitu kepala negara sebagai kepala pemerintahan, sehingga presiden punya hak istimewa.
Sistem ini membuat posisi Presiden kuat dan sulit dijatuhkan kecuali Presiden melakukan berbagai pelanggaran hukum, jika hal ini sampai terjadi maka Presiden akan digantikan oleh wakilnya.
Baca Juga: Materi PPKn Kelas 8 SMP: 4 Perbedaan Sistem Pemerintahan Presidensil dengan Parlementer
2. Sistem Parlementer
Sistem parlementer merupakan sistem pemerintahan kedua yang diterapkan di Indonesia setelah sistem presidensial, dan diberlakukan pada 1945-1950.
Ketika sistem ini diterapkan, Presiden punya fungsi ganda yaitu badan eksekutif merangkap badan legislatif.
Kondisi ini masih membuat Indonesia dianggap kurang stabil namun dianggap sebagai bentuk proses pendewasaan politik bangsa Indonesia.
3. Sistem Liberal
Sistem liberal dijalankan pada 1950-1959 dengan Presiden dan Wakil Presiden enggak bisa diganggu posisi dan kebijakannya.
Menteri bertanggung jawab atas kebijakannya pada pemerintah pusat, pada era ini Presiden bisa membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),
Pada 17 Agustus 1950- 5 Juli 1959 Presiden memerintahkan penggunaan konstitusi Undang-Undang Sementara (UUDS).
4. Demokrasi Terpimpin
Penerapan Sistem Demokrasi Terpimpin berlangsung dari 1959-1966 yang pada masa penerapannya memiliki banyak penyimpangan yang mendorong terjadinya konflik di tengah masyarakat
Pada masa ini Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955, dan diangkatnya Presiden Soekarno oleh MPRS sebagai Presiden seumur hidup.
Masa Demokrasi Terpimpin juga terjadi tragedi kemanusiaan yang mendorong pergantian pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru, yaitu G30S atau Gerakan 30 September.
----
Ayo kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.