Find Us On Social Media :

6 Penyimpangan Politik Luar Negeri Era Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Pada masa demokrasi terpimpin terjadi penyimpangan terhadap jalannya politik luar negerinya.

Pada kesempatan itu Indonesia juga memutuskan keluar dari PBB karena diterimanya Malaysia sebagai anggota tak tetap dewan keamanan PBB.

Keputusan Indonesia keluar dari PBB merupakan bentuk penyimpangan politik luar negeri yang berarti keluar dari upaya mencapai perdamaian bangsa di Dunia.

3. Konfrontasi Malaysia

Presiden Soekarno pernah menentang keras pembentukan negara Federasi Malaysia yang menurutnya merupakan bentuk dari proyek neokolonialisme imperialis atau nekolim.

Presiden Soekarno menganggap jika hal itu sampai terjadi, maka bisa jadi bahaya bagi Indonesia yang ingin berjuang mandiri dan lepas dari pengaruh imperialis dan kolonialisme.

4. Pengumuman Dwikora (Dwi Komando Rakyat)

Pengumandangan Dwikora atau Dwi Komando Rakyat adalah bentuk respon Indonesia terhadapnya berdirinya Federasi Malaysia.

Dwikora berisikan dua poin yaitu upaya menguatkan ketahanan revolusi Indonesia dan penggagalan pembentukan negara Nekolim.

Pasca Dwikora, dibentuk juga komando penyerangan yang dipimpin oleh Marsekal Madya Oemar Dhani dengan nama Komando Mandala Siaga atau Kolaga.

5. Pembentukan Poros Jakarta- Peking

Poros Jakarta sebagai ibu kota Indonesia dan Peking sebagai ibu kota RRC menandakan ada kerja sama yang terjalin antara dua negara ini.

Baca Juga: 6 Poin Kebijakan Politik Luar Negeri Masa Pemerintahan Orde Lama