GridKids.id - Kids, pada artikel sebelumnya kamu sudah mengenal prinsip dan penerapan kebijakan politik luar negeri masa orde lama.
Nah, kali ini GridKids akan mengajakmu melihat lebih spesifik tentang penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri di Indonesia masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965).
Demokrasi terpimpin merupakan penerapan sistem demokrasi yang pemerintahan berpusat pada kekuasaan eksekutif yaitu Presiden.
Penerapan demokrasi terpimpin telah menimbulkan berbagai dampak, tak hanya pada penerapan konstitusi dan UUD 1945 tapi juga pada bidang politik luar negeri Indonesia.
Berikut adalah poin-poin penyimpangan politik luar negeri masa demokrasi terpimpin di Indonesia, di antaranya:
Penyimpangan Politik Luar Negeri Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
1. Pembagian Kekuatan Politik Dunia Menjadi Dua
Keputusan untuk memusatkan pemerintahan pada Presiden menentukan jalannya politik Indonesia di mata dunia Internasional.
Hal itu dibuktikan dengan munculnya kekuatan politik dunia yang terbagi menjadi dua, yaitu Nego (New Emerging Forces) untuk negara-negara yang menentang kapitalisme dan imperialisme termasuk Indonesia, dan Oldefo (Old Established Forces) untuk negara lama yang masih menerapkan paham kapitalisme dan imperialisme.
2. Keluarnya Indonesia dari PBB
Presiden Soekarno dalam sidang umum PBB pada 1965 menyampaikan pidato bersejarah berjudul "membangun dunia kembali".
Baca Juga: Negara Mana yang Memiliki Hak Veto dalam Sidang PBB? #AkuBacaAkuTahu