Pemerintah Indonesia memulai sebuah perencanaan kebijakan sektor ekonomi pada 1947 yang disebut Plan Produksi Tiga Tahun untuk bidang-bidang seperti pertanian, peternakan, perindustrian, kehutanan, dan program-program lainnya.
2. Kasimo Plan (Rencana Kasimo)
Kebijakan pemerintah ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan J. Kasimo.
Program ini adalah salah satu rencana produksi tiga tahun yang berkaitan dengan swasembada pangan RI.
3. Pembentukan Biro Perancang Negara
Biro Perancang Negara adalah sebuah badan perencanaan pembangunan Nasional yang dibentuk pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo pada 1947.
Biro ini bertugas merancang pembangunan jangka panjang dengan Ir. Juanda ditunjuk jadi menteri perancang nasional.
Prestasi dari biro ini adalah berhasil menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) yang direncanakan untuk periode 1956-1961.
Namun, pada akhirnya badan bentukan kabinet Ali Sastroamidjojo ini enggak bisa menjalankan tugasnya dengan baik akibat depresi ekonomi Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir 1957 dan awal 1958.
Kondisi ini memicu permintaan ekspor dan pendapatan negara mengalami penurunan terlebih fokus pemerintah sedang mengarah pada upaya pembebasan Irian Barat dari Belanda.
Baca Juga: 4 Prinsip Dasar Kebijakan Luar Negeri Era Awal Orde Lama (1945-1949)
Selain itu, Indonesia sedang marak nasionalisasai perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia yang memicu munculnya berbagai gejolak ekonomi yang memaksa banyak daerah memutuskan kebijakan ekonominya masing-masing.