GridKids.id - Masa pemerintahan orde lama di Indonesia berada di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno berlangsung sejak 1945-1966.
Pada masa-masa awal kemerdekaan kondisi ekonomi Indonesia masih buruk dan kurang stabil, akibat inflasi tinggi akibat peredaran beberapa mata uang kala itu.
Pada periode 1960-1965, situasi politik Indonesia masih naik dan turun sehingga perencanaan pembangunan negara masih mengalami berbagai hambatan.
Akibatnya hal ini berpengaruh pada kondisi rakyat Indonesia yang belum bisa mencapai standar kesejahteraan yang diharapkan.
Perekonomian negara masa orde lama berada pada kondisi yang suram karena kebijakan ekonomi yang masih terus berubah-ubah karena situasi politik belum juga berubah kondusif dan membaik.
Salah satu situasi ekonomi yang suram ditunjukkan dengan persediaan beras yang makin menipis sementara pemerintah Indonesia enggak punya kemampuan untuk mengimpor beras dari negara lain.
Tak hanya persediaan beras yang makin menipis, harga barang-barang juga melambung tinggi dan membuat rakyat makin sengsara.
Kali ini GridKids akan mengajakmu melihat rencana pembangunan masa pemerintahan orde lama di Indonesia, di antaranya:
Strategi pembangunan masa orde lama didasarkan oleh perencanaan pembangunan yang lebih memerhatikan pembangunan politik untuk mempertahankan kemerdekaan nasional, yaitu:
Rencana Pembangunan Masa Orde Lama di Indonesia
1. Plan Produksi Tiga Tahun RI (1948-1950)
Baca Juga: 6 Poin Kebijakan Politik Luar Negeri Masa Pemerintahan Orde Lama
Pemerintah Indonesia memulai sebuah perencanaan kebijakan sektor ekonomi pada 1947 yang disebut Plan Produksi Tiga Tahun untuk bidang-bidang seperti pertanian, peternakan, perindustrian, kehutanan, dan program-program lainnya.
2. Kasimo Plan (Rencana Kasimo)
Kebijakan pemerintah ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan J. Kasimo.
Program ini adalah salah satu rencana produksi tiga tahun yang berkaitan dengan swasembada pangan RI.
3. Pembentukan Biro Perancang Negara
Biro Perancang Negara adalah sebuah badan perencanaan pembangunan Nasional yang dibentuk pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo pada 1947.
Biro ini bertugas merancang pembangunan jangka panjang dengan Ir. Juanda ditunjuk jadi menteri perancang nasional.
Prestasi dari biro ini adalah berhasil menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) yang direncanakan untuk periode 1956-1961.
Namun, pada akhirnya badan bentukan kabinet Ali Sastroamidjojo ini enggak bisa menjalankan tugasnya dengan baik akibat depresi ekonomi Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir 1957 dan awal 1958.
Kondisi ini memicu permintaan ekspor dan pendapatan negara mengalami penurunan terlebih fokus pemerintah sedang mengarah pada upaya pembebasan Irian Barat dari Belanda.
Baca Juga: 4 Prinsip Dasar Kebijakan Luar Negeri Era Awal Orde Lama (1945-1949)
Selain itu, Indonesia sedang marak nasionalisasai perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia yang memicu munculnya berbagai gejolak ekonomi yang memaksa banyak daerah memutuskan kebijakan ekonominya masing-masing.
4. Ketetapan MPRS tentang Manifesto Politik sebagai GBHN
Antara 1959-1967, MPRS menetapkan tiga ketetapan yang dijadikan perencanaan nasional yaitu:
1. TAP MPRS No.1/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik RI sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara;
2. TAP MPRS No. II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961-1969;
3. TAP MPRS No. IV/MPRS/1063 tentang Pedoman-pedoman Pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan.
----
Ayo kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.