GridKids. id - Pada artikel sebelumnya kamu sudah diajak mengenal empat prinsip kebijakan luar negeri Indonesia pada masa-masa awal kemerdekaan atau era Revolusi Kemerdekaan (1945-1949).
Pada masa-masa awal kemerdekaan, Indonesia masih berkutat dengan upaya mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa dari intervensi pihak asing.
Pada periode orde lama terdapat perjalanan dan proses diplomasi Indonesia yang bisa dikaitkan dengan konteks diplomasi Indonesia masa kini.
Berikut adalah beberapa poin kebijakan luar negeri Indonesia pada tahun 1950-an dan Orde lama (1959-1965), di antaranya:
Poin Kebijakan Luar Negeri Indonesia era 1950-an dan Orde Lama (1959-1965)
1. Politik Bebas Aktif
Pada Periode 1950-an, Indonesia sedang dalam fase membangun basis keutuhan politik domestik untuk mendukung diplomasi di mana Indonesia dituntut untuk merealisasikan prinsip bebas aktif sesuai amanat UUD 1945.
Hal ini berkaitan dengan kondisi saat itu yang sarat perebutan pengaruh antara blok Barat (Amerika Serikat) dan blok Timur (Uni Soviet).
Kondisi ini berkaitan dengan containment policy Amerika Serikat lewat Mutual Security Act (MSA) dengan negara-negara mitranya.
MSA adalah sebuah bantuan dana luar negeri yang memengaruhi sejarah peradaban Indonesia modern yang diberlakukan pada periode demokrasi liberal, tepatnya pada 10 Oktober 1951.
2. Konferensi Asia Afrika
Baca Juga: Konferensi Asia Afrika dan Isi Dasasila Bandung, IPS Kelas 9 SMP
Indonesia mengambil inisiatif menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, Jawa Barat pada 1955.
KAA menghasilkan Dasa Sila Bandung yang dianggap jadi perspektif khas Asia dan negara-negara berkembang kala itu dalam memandang hubungan internasional.
Pada awal 1960-an berdasar solidaritas negara-negara Asia-Afrika jadi awal dari terciptanya Gerakan Non-Blok (Non-Aligned Movement) yang masih jadi bagian dari identitas kebijakan luar negeri Indonesia.
3. State-Building
Pemerintah Indonesia melakukan eksperimen dalam menerapkan demokrasi parlementer atau demokrasi liberal,
Situasi politik ini berujung pada ketidakstabilan negara sehingga mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 kembali ke UUD 1945 yang menandai dimulainya periode Demokrasi Terpimpin di Indonesia.
Indonesia kala itu menunjukkan radikalisasi kebijakan luar negeri RI yang lebih condong ke kubu komunisme (Uni Soviet).
4. Konfrontasi Indonesia-Malaysia
Radikalisasi kebijakan luar negeri Indonesia lewat proyek anti-neokolonisme dan neo-imperialisme Soekarno menyebabkan konfrontasi dengan negara tetangga yaitu Malaysia.
Konfrontasi ini didukung dengan adanya kampanye "Ganyang Malaysia", ketika itu Presiden Soekarno menduduh pembentukan negara federal Malaysia sebagai proyek imperialisme Inggris yang harus ditentang.
5. Penerapan Prinsip Bebas Aktif yang Kurang Konsisten
Baca Juga: 4 Kondisi Sosial-Budaya Masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia
Radikalisasi Presiden Soekarno yang condong ke kubu komunisme Uni Soviet, Indonesia dianggap enggak konsisten dalam menjalankan prinsip bebas aktif.
Hal ini membuktikan bahwa prinsip politik bebas-aktif yang dijalankan Indonesia bisa goyah karena ideologis dan kepentingan politik penguasa.
6. Upaya Menjaga Stabilitas dan Keamanan Negara
Periode 1950an dan 1960an Asia Tenggara menjadi ajang perebutan pengaruh negara-negara besar sebagai dampak Perang Dingin dan negara-negara di kawasan yang punya orientasi kebijakan luar negeri yang berbeda.
Indonesia sebagai negara yang baru merdeka perlu menjaga stabilitas dan keamanan sebuah negara, hal ini lah yang mendorong pembentukan organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara yaitu ASEAN pada 8 Agustus 1967.
----
Ayo kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.