Indonesia mengambil inisiatif menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, Jawa Barat pada 1955.
KAA menghasilkan Dasa Sila Bandung yang dianggap jadi perspektif khas Asia dan negara-negara berkembang kala itu dalam memandang hubungan internasional.
Pada awal 1960-an berdasar solidaritas negara-negara Asia-Afrika jadi awal dari terciptanya Gerakan Non-Blok (Non-Aligned Movement) yang masih jadi bagian dari identitas kebijakan luar negeri Indonesia.
3. State-Building
Pemerintah Indonesia melakukan eksperimen dalam menerapkan demokrasi parlementer atau demokrasi liberal,
Situasi politik ini berujung pada ketidakstabilan negara sehingga mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 kembali ke UUD 1945 yang menandai dimulainya periode Demokrasi Terpimpin di Indonesia.
Indonesia kala itu menunjukkan radikalisasi kebijakan luar negeri RI yang lebih condong ke kubu komunisme (Uni Soviet).
4. Konfrontasi Indonesia-Malaysia
Radikalisasi kebijakan luar negeri Indonesia lewat proyek anti-neokolonisme dan neo-imperialisme Soekarno menyebabkan konfrontasi dengan negara tetangga yaitu Malaysia.
Konfrontasi ini didukung dengan adanya kampanye "Ganyang Malaysia", ketika itu Presiden Soekarno menduduh pembentukan negara federal Malaysia sebagai proyek imperialisme Inggris yang harus ditentang.
5. Penerapan Prinsip Bebas Aktif yang Kurang Konsisten
Baca Juga: 4 Kondisi Sosial-Budaya Masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia