Find Us On Social Media :

4 Prinsip Dasar Kebijakan Luar Negeri Era Awal Orde Lama (1945-1949)

Masa demokrasi di era revolusi kemerdekaan (1945-1949) meletakkan prinsip dasar kebijakan luar negeri yang penting bagi Indonesia yang baru merdeka.

Prinsip Dasar Kebijakan Luar Negeri Indonesia Awal Orde Lama (1945-1949)

1. Anti- Kolonialisme atau Anti-penjajahan

Perjuangan Indonesia untuk memertahankan kemerdekaan dan memeroleh pengakuan dunia internasional.

Pengakuan Belanda sebagai kekuatan yang sempat menjajah Indonesia untuk waktu yang lama adalah tujuan utamanya.

Periode pasca 1945 menjadi awal dari proses dekolonisasi di Asia dan Afrika.

Hal ini jugalah yang mendorong terbentuknya dukungan kolektif dari negara-negara yang mengalami jalan sejarah serupa yang nantinya termanifestasi dalam Konferensi Asia Afrika pada 1955.

2. Bebas-aktif

Bapak Mohammad Hatta mengungkap dalam pidato beliau di hadapan tamu sidang Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang berjudul "Mendajung (Mendayung) di antara dua Karang" pada 2 September 1948.

Menurut beliau berakhirnya Perang Dunia II menandai kekalahan Ideologi Fasisme Jepang dan Nazisme Jepang yang jadi musuh bersama Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Sedangkan awal Perang Dingin adalah bentuk perebutan pengaruh untuk melihat siapa yang lebih berkuasa antara Kapitalisme Barat atau Komunisme di Timur.

Indonesia yang baru merdeka berpegangan pada amanat pembukaan UUD 1945 untuk ikut mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia, menegaskan akan menganut prinsip bebas-aktif.

Baca Juga: Orde Lama: 7 Nama Kabinet yang Menjabat Pada Masa Demokrasi Parlementer