GridKids.id - Kids, pada artikel sebelumnya kamu sudah belajar bersama GridKids tentang kondisi politik semasa demokrasi liberal di Indonesia.
Sekarang kita akan membahas contoh penyimpangan politik pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia.
Apa saja contoh penyimpangan politik masa demokrasi terpimpin di Indonesia, ya?
Setelah masa demokrasi liberal usai, maka Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin yang mulai diberlakukan setelah dekrit presiden 5 Juli 1959 hingga 1965.
Semasa pemberlakuan demokrasi terpimpin kala itu masih dalam kondisi ketika kestabilan politik secara nasional belum tercapai.
Ketika itu persaingan partai-partai politik bisa menyebabkan pergantian kabinet yang terus terjadi karena enggak bisa bekerja secara efisien.
Misalnya, Dewan Konstituante hasil pemilu 1955 enggak berhasil melaksanakan tugas dalam menyusun UUD baru untuk diberlakukan di Indonesia.
Dari situlah mulai muncul gagasan untuk memberlakukan model pemerintahan Demokrasi Terpimpin dan kembali ke UUD 1945.
Pemberlakuan UUD 1945 lewat Dekrit Presiden 5 Juli 1959 diterima baik oleh rakyat Indonesia.
Kala itu dengan kabinet presidensial, yaitu: Kabinet Kerja I; Kabinet Kerja II; Kerja III; Kerja IV; Kabinet Dwikora I; Dwikora II; dan Dwikora III.
Dekrit Presiden berdampak besar dalam kehidupan politik nasional di Indonesia karena dengan pemberlakuannya berarti presiden menempatkan dirinya jadi satu-satunya institusi paling berkuasa di Indonesia.
Baca Juga: 5 Kondisi Politik Masa Penerapan Sistem Demokrasi Liberal di Indonesia
Presiden Soekarno sebagai pimpinan tertinggi negara bisa menimbulkan berbagai kesenjangan sosial dan kuasa.
Ini karena Presiden dapat menyingkirkan pihak yang dianggap menentang atau jadi lawan politiknya.
Selain itu, pada masa demokrasi terpimpin peran militer sangat kuat karena diberi senjata untuk melindungi dan sebagai pendukung bagi partai politik.
Lalu, apa sajakah penyimpangan politik pada masa demokrasi terpimpin diterapkan di Indonesia. Apa saja, ya?
Penyimpangan Politik Masa Demokrasi Terpimpin
Awalnya sistem demokrasi ini diterima baik oleh rakyat karena bertujuan menata ulang kehidupan politik juga pemerintahan Indonesia yang belum stabil.
Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia pada waktu bersamaan juga merupakan penyimpangan politik, seperti:
1. Presiden berhak menunjuk dan mengangkat anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS).
Anggota MPRS seharus dipilih lewat pemilihan umum bukan ditunjuk dan diangkat sendiri oleh Presiden.
2. Presiden membubarkan Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) hasil Pemilu 1955 dan menggantinya dengan Dewan Permusyawaratan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR).
Posisi Presiden dan DPR harusnya setara, presiden juga enggak bisa membubarkan DPR, begitupun sebaliknya DPR enggak bisa memberhentikan Presiden sepihak.
Baca Juga: Kebijakan Daendels di Indonesia pada Bidang Politik dan Pemerintahan
3.Penyimpangan terhadap UUD 1945 di masa demokrasi terpimpin adalah pengangkatan presiden seumur hidup, hal ini menyalahi pemilihan presiden setiap pemilu sesuai amanat UUD 1945.
4. Pada masa demokrasi terpimpin politik luar negari Indonesia cenderung ke blok timur.
Hal ini menyalahi UUD 1945 yang menyatakan politik luar negeri bebas aktif (enggak memihak tapi aktif menjaga perdamaian dunia).
----
Ayo kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.