Presiden Soekarno sebagai pimpinan tertinggi negara bisa menimbulkan berbagai kesenjangan sosial dan kuasa.
Ini karena Presiden dapat menyingkirkan pihak yang dianggap menentang atau jadi lawan politiknya.
Selain itu, pada masa demokrasi terpimpin peran militer sangat kuat karena diberi senjata untuk melindungi dan sebagai pendukung bagi partai politik.
Lalu, apa sajakah penyimpangan politik pada masa demokrasi terpimpin diterapkan di Indonesia. Apa saja, ya?
Penyimpangan Politik Masa Demokrasi Terpimpin
Awalnya sistem demokrasi ini diterima baik oleh rakyat karena bertujuan menata ulang kehidupan politik juga pemerintahan Indonesia yang belum stabil.
Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia pada waktu bersamaan juga merupakan penyimpangan politik, seperti:
1. Presiden berhak menunjuk dan mengangkat anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS).
Anggota MPRS seharus dipilih lewat pemilihan umum bukan ditunjuk dan diangkat sendiri oleh Presiden.
2. Presiden membubarkan Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) hasil Pemilu 1955 dan menggantinya dengan Dewan Permusyawaratan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR).
Posisi Presiden dan DPR harusnya setara, presiden juga enggak bisa membubarkan DPR, begitupun sebaliknya DPR enggak bisa memberhentikan Presiden sepihak.
Baca Juga: Kebijakan Daendels di Indonesia pada Bidang Politik dan Pemerintahan