GridKids.id - Kids, pada artikel sebelumnya kamu sudah belajar bersama GridKids tentang kondisi politik semasa demokrasi liberal di Indonesia.
Sekarang kita akan membahas contoh penyimpangan politik pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia.
Apa saja contoh penyimpangan politik masa demokrasi terpimpin di Indonesia, ya?
Setelah masa demokrasi liberal usai, maka Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin yang mulai diberlakukan setelah dekrit presiden 5 Juli 1959 hingga 1965.
Semasa pemberlakuan demokrasi terpimpin kala itu masih dalam kondisi ketika kestabilan politik secara nasional belum tercapai.
Ketika itu persaingan partai-partai politik bisa menyebabkan pergantian kabinet yang terus terjadi karena enggak bisa bekerja secara efisien.
Misalnya, Dewan Konstituante hasil pemilu 1955 enggak berhasil melaksanakan tugas dalam menyusun UUD baru untuk diberlakukan di Indonesia.
Dari situlah mulai muncul gagasan untuk memberlakukan model pemerintahan Demokrasi Terpimpin dan kembali ke UUD 1945.
Pemberlakuan UUD 1945 lewat Dekrit Presiden 5 Juli 1959 diterima baik oleh rakyat Indonesia.
Kala itu dengan kabinet presidensial, yaitu: Kabinet Kerja I; Kabinet Kerja II; Kerja III; Kerja IV; Kabinet Dwikora I; Dwikora II; dan Dwikora III.
Dekrit Presiden berdampak besar dalam kehidupan politik nasional di Indonesia karena dengan pemberlakuannya berarti presiden menempatkan dirinya jadi satu-satunya institusi paling berkuasa di Indonesia.
Baca Juga: 5 Kondisi Politik Masa Penerapan Sistem Demokrasi Liberal di Indonesia