GridKids.id - Orde Baru adalah sebuah masa pemerintahan ketika Indonesia dipimpin oleh bapak Presiden Soeharto selama 32 tahun (1966-1998).
Orde Baru dimulai ketika dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 atau yang populer dikenal dengan Supersemar.
Sejak masa awal pemerintahannya, bapak Presiden Soehato mengungkap tentang akan menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila dan UUD 1945.
Namun, seiring perkembangannya fase orde baru diwarnai dengan berbagai penyimpangan terhadap nilai-nilai pancasila.
Perjalanan sejarah pada masa Orde Lama yang penuh dengan konflik politik hingga kemerosotan ekonomi.
Hal ini kemudian digunakan oleh Presiden Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan dengan dalih melakukan pemulihan pasca gejolak politik dengan Pancasila.
Pada masa Orde Baru digunakan istilah Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau Ekaprasetia Pancakarsa.
Bapak Presiden Soeharto dalam peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 1967 mengatakan bahwa dasar Pancasila bukan sekedar dasar falsafah negara yang dikeramatkan tapi harus juga bisa diamalkan.
Orde Baru adalah masa pemerintahan yang paling lama sebelum akhirnya beralih ke era baru pada 1998 yaitu masa reformasi.
Pemerintahan Indonesia kala itu dikenal sebagai pemerintahan yang berjalan lebih stabil bila dibandingkan dengan masa pemerintahan masa sebelumnya, Orde Lama.
Lalu, apa sajakah penyimpangan Pancasila yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru?
Baca Juga: Materi PKn Kelas 9 SMP: Kelebihan dan Kelemahan Pancasila di Masa Orde Baru
Penyimpangan Pancasila Masa Orde Baru
1. Presiden Soeharto memimpin Indonesia dalam bentuk pemerintahan otoriter.
Padahal Indonesia adalah negara demokrasi yang mengutamakan kepentingan dan suara rakyat.
2. Pancasila sebagai dasar negara disalahartikan oleh Presiden Soeharto sebagai simbol dari kekuasaannya.
3. Organisasi, sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan harus menerapkan Pancasila.
Meski sebenarnya konsep itu adalah agenda tersembunyi pemerintah untuk menanamkan konsep pemerintahan Orde Baru.
4. Stabilisasi Presiden Soeharto yang melarang adanya kritik-kritik pada pemerintah.
Kritikan pada masa Orde Baru dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu kestabilan negara sehingga kekuatan militer bisa bertindak represif kepada pelakunya.
5. Fase pemerintahan Orde Baru menerapkan demokrasi sentralistik yang berpusat pada pemerintah, lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang dipegang kendalinya oleh Presiden.
6. Pancasila digunakan sebagai salah satu alat untuk meleburlkan berbagai perbedaan (heterogenitas), sehingga memicu tersingkirnya kelompok-kelompok minoritas.
Akibatnya banyak masalah SARA oleh kelompok etnis Tionghoa yang tinggal di Indonesia mulai muncul.
Baca Juga: 5 Perwujudan Nilai Pancasila dalam Bidang Politik dan Hukum, Serta Contohnya
7. Pancasila dianggap sebagai sumber nilai dibuat kabur atau enggak pasti, hal ini terlihat dari bentuk praktik penyimpangan dan segala bentuk kebijakan yang berlindung di balik fungsi pokok Pancasila.
Sehingga siapapun yang menentang kebijakan pemerintah bisa dianggap atau dituduh menentang Pancasila.
8. Pancasila dijadikan alat untuk menggerakkan dan menguasai rakyat untuk melanggengkan kekuasaan dan masa jabatan pemerintah Orde Baru.
9. Penyimpangan terhadap asas kekeluargaan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila tercermin pada masa pemerintahan Orde Baru.
Hal ini terlihat dari kecenderungan Presiden Soeharto untuk mempercayakan perusahaan besar negara hanya pada orang-orang terdekatnya dan mendorong maraknya terjadi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
----
Ayo kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.