3 Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Era Orde Baru, Salah Satunya Kerja Sama ASEAN

Kala itu Indonesia di bawah Presiden Soekarno memutuskan keluar dari PBB karena Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap PBB.

Hal ini menjadi sebuah pemicu Presiden Soekarno untuk mengambil sikap menarik diri dan Indonesia dari PBB yang seolah mengabaikan fakta bahwa Indonesia-Malaysia sedang berseteru.

Kembalinya Indonesia menganut politik bebas aktif dan upaya berbaikan kembali dengan Malaysia.

Hal ini seolah kembali menempatkan peran Indonesia bagi dunia sesuai amanat UUD 1945.

2. Rekonsiliasi dengan Malaysia

Berbaikan dengan Malaysia pasca konflik bersenjata antara 1963-1966, dikenal dengan konfrontasi Borneo.

Pasca pengumuman pemerintah Dwikora pada 3 Mei 1964, Presiden Soekarno secara resmi mengungkap konfrontasi dengan pemerintah Malaysia.

Hal ini merupakan penyimpangan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, nih, Kids.

Pada Persetujuan Bangkok yang diselenggarakan pada 29 Mei- 1 Juni 1966 dicetuskan sikap untuk menormalisasi kembali hubungan antara Indonesia dan Malaysia.

Pada perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Bapak Adam Malik sebagai Menteri Utama Indonesia dan Pihak Malaysia diwakili oleh Wakil Perdana Menteri Malaysia, Tun Abdul Razak.

Hasil perundingannya yang jadi pendamai dua negara tetangga ini resmi ditandatangani pada Jakarta Accord 11 Agustus 1966.

Baca Juga: 6 Penyimpangan Politik Luar Negeri Era Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

PROMOTED CONTENT