GridKids.id - Kids, pada artikel sebelumnya kita telah mempelajari tentang hubungan antar peraturan perundang-udangan.
Nah, pada artikel ini GridKids akan menjawab pertanyaan tentang apa yang bisa dilakukan untuk mendorong hubungan antar perundang-undangan.
Materi ini berdasarkan pada buku Kurikulum Merdeka PPKn kelas X SMA, ya.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perundang-undangan ialah berkaitan dengan undang-undang.
Melansir dari kemendikbud.go.id, pembentukan peraturan perundang-undangan dari merencanakan sampai menetapkan, melibatkan legislatif dan eksekutif di tingkat nasional dan daerah, juga partisipasi masyarakat.
Indonesia merupakan negara hukum yang menganut ajaran negara berkonstitusi.
Indonesia memiliki konstitusi tertulis yang disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Indonesia juga memiliki produk perundang-undangan di tingkat nasional maupun daerah.
Undang-undang yang mengatur hal ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Nah, dengan adanya produk perundang-undangan bisa sinkron dan saling melengkapi sehingga bisa menunjang pembangunan bangsa dan negara.
Hal ini seperti yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
Baca Juga: Pengertian Hierarki dan Hubungan Antarregulasi dan Contohnya
Melansir dari intisari.grid.id, banyak peraturan daerah (perda) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
Kondisi tersebut melatarbelakangi pemerintah membatalkan sebanyak 3.143 perda di tahun 2016.
Simak pembahasan di bawah ini untuk mengetahui apa yang bisa dilakukan untuk mendorong hubungan antar perundang-undangan, Kids.
Apa yang Bisa Dilakukan untuk Mendorong Hubungan antar Perundang-undangan?
Diketahui untuk mendorong hubungan antar perundang-undangan ialah dengan saling mendukung atau sinkron.
Artinya, bahwa kita mendorong pemerintah segera membuat kebijakan untuk kepentingan sikronisasi dan harmonisasi produk perundang-undangan.
Hal ini bisa ditempuh dengan cara pembatalan peraturan daerah yang bertentangan dengan kebijakan nasional.
Selain itu juga dengan melakukan proses penyerderhanaan regulasi yang dianggap bisa menghambat investasi.
Perlu diketahui proses sinkronisasi atau harmonisasi antar peraturan perundang-undangan bisa terus dilanjutkan agar bisa memenuhi cita-cita bangsa dan negara Indonesia.
Kamu juga bisa menerapkan musyawarah untuk mencapai mufakat untuk mendorong hubungan hubungan antar perundang-undangan, ya.
Baca Juga: 7 Produk Perundang-undangan di Indonesia, baik Tingkat Nasional dan Daerah
Musyawarah termasuk nilai yang terkandung dalam Pancasila sila keempat, Kids.
Sebagai tambahan informasi masyarakat diberikan hak untuk berpatisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, lo.
Hal ini dikarekan tanpa adanya dukungan dan jaminan dari negara maka hak dari masyarakat untuk perpartisipasi dalam pembangunan negara akan sia-sia.
Demikianlah informasi tentang apa yang bisa dilakukan untuk mendorong hubungan peraturan perundang-undangan, materi PPKn kelas X SMA.
Pertanyaan: Apa wujud konstitusi tertulis bangsa Indonesia? |
Petunjuk: Cek di halaman 1. |
-----
Ayo kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.
Penulis | : | Rizky Amalia |
Editor | : | Regina Pasys |
Komentar