Melansir dari intisari.grid.id, banyak peraturan daerah (perda) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
Kondisi tersebut melatarbelakangi pemerintah membatalkan sebanyak 3.143 perda di tahun 2016.
Simak pembahasan di bawah ini untuk mengetahui apa yang bisa dilakukan untuk mendorong hubungan antar perundang-undangan, Kids.
Apa yang Bisa Dilakukan untuk Mendorong Hubungan antar Perundang-undangan?
Diketahui untuk mendorong hubungan antar perundang-undangan ialah dengan saling mendukung atau sinkron.
Artinya, bahwa kita mendorong pemerintah segera membuat kebijakan untuk kepentingan sikronisasi dan harmonisasi produk perundang-undangan.
Hal ini bisa ditempuh dengan cara pembatalan peraturan daerah yang bertentangan dengan kebijakan nasional.
Selain itu juga dengan melakukan proses penyerderhanaan regulasi yang dianggap bisa menghambat investasi.
Perlu diketahui proses sinkronisasi atau harmonisasi antar peraturan perundang-undangan bisa terus dilanjutkan agar bisa memenuhi cita-cita bangsa dan negara Indonesia.
Kamu juga bisa menerapkan musyawarah untuk mencapai mufakat untuk mendorong hubungan hubungan antar perundang-undangan, ya.
Baca Juga: 7 Produk Perundang-undangan di Indonesia, baik Tingkat Nasional dan Daerah
Musyawarah termasuk nilai yang terkandung dalam Pancasila sila keempat, Kids.
Penulis | : | Rizky Amalia |
Editor | : | Regina Pasys |
Komentar