6 Penyimpangan Politik Luar Negeri Era Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

GridKids.id - Kids, pada artikel sebelumnya kamu sudah mengenal prinsip dan penerapan kebijakan politik luar negeri masa orde lama.

Nah, kali ini GridKids akan mengajakmu melihat lebih spesifik tentang penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri di Indonesia masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965).

Demokrasi terpimpin merupakan penerapan sistem demokrasi yang pemerintahan berpusat pada kekuasaan eksekutif yaitu Presiden.

Penerapan demokrasi terpimpin telah menimbulkan berbagai dampak, tak hanya pada penerapan konstitusi dan UUD 1945 tapi juga pada bidang politik luar negeri Indonesia.

Berikut adalah poin-poin penyimpangan politik luar negeri masa demokrasi terpimpin di Indonesia, di antaranya:

Penyimpangan Politik Luar Negeri Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

1. Pembagian Kekuatan Politik Dunia Menjadi Dua

Keputusan untuk memusatkan pemerintahan pada Presiden menentukan jalannya politik Indonesia di mata dunia Internasional.

Hal itu dibuktikan dengan munculnya kekuatan politik dunia yang terbagi menjadi dua, yaitu Nego (New Emerging Forces) untuk negara-negara yang menentang kapitalisme dan imperialisme termasuk Indonesia, dan Oldefo (Old Established Forces) untuk negara lama yang masih menerapkan paham kapitalisme dan imperialisme.

2. Keluarnya Indonesia dari PBB

Presiden Soekarno dalam sidang umum PBB pada 1965 menyampaikan pidato bersejarah berjudul "membangun dunia kembali".

Baca Juga: Negara Mana yang Memiliki Hak Veto dalam Sidang PBB? #AkuBacaAkuTahu

Pada kesempatan itu Indonesia juga memutuskan keluar dari PBB karena diterimanya Malaysia sebagai anggota tak tetap dewan keamanan PBB.

Keputusan Indonesia keluar dari PBB merupakan bentuk penyimpangan politik luar negeri yang berarti keluar dari upaya mencapai perdamaian bangsa di Dunia.

3. Konfrontasi Malaysia

Presiden Soekarno pernah menentang keras pembentukan negara Federasi Malaysia yang menurutnya merupakan bentuk dari proyek neokolonialisme imperialis atau nekolim.

Presiden Soekarno menganggap jika hal itu sampai terjadi, maka bisa jadi bahaya bagi Indonesia yang ingin berjuang mandiri dan lepas dari pengaruh imperialis dan kolonialisme.

4. Pengumuman Dwikora (Dwi Komando Rakyat)

Pengumandangan Dwikora atau Dwi Komando Rakyat adalah bentuk respon Indonesia terhadapnya berdirinya Federasi Malaysia.

Dwikora berisikan dua poin yaitu upaya menguatkan ketahanan revolusi Indonesia dan penggagalan pembentukan negara Nekolim.

Pasca Dwikora, dibentuk juga komando penyerangan yang dipimpin oleh Marsekal Madya Oemar Dhani dengan nama Komando Mandala Siaga atau Kolaga.

5. Pembentukan Poros Jakarta- Peking

Poros Jakarta sebagai ibu kota Indonesia dan Peking sebagai ibu kota RRC menandakan ada kerja sama yang terjalin antara dua negara ini.

Baca Juga: 6 Poin Kebijakan Politik Luar Negeri Masa Pemerintahan Orde Lama

Tiongkok yang merupakan negara Komunis bertentangan dengan prinsip dan paham pancasila.

Sehingga hubungan yang terjalin antara Indonesia-Cina lewat Poros Jakarta- Peking ini menjadi cerminan dari sebuah penyimpangan politik luar negeri Indonesia.

6. Politik Mercusuar

Politik ini merupakan politik yang dicetuskan oleh presiden Soekarno sudah menjadikan Negara Indonesia sebagai mercusuar untuk negara-negara baru yang sama-sama menentang kapitalisme dan imperialisme.

Politik mercusuar adalah proyek pembangunan ambisius yang dilakukan di Jakarta sebagai pusat pemerintahan Indonesia.

Saat itu puncak dari penyimpangan politik luar negeri Indonesia saat itu karena mengejar rampungnya pembangunan fasilitas dan sarana untuk mendukung pelaksanaan Asian Games 1962.

 ----

Ayo kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.

PROMOTED CONTENT