Pelaksanaan Demokrasi Pancasila Era Pemerintahan Orde Baru (1967-1998)

GridKids.id - Kids, sebelumnya kamu sudah belajar tentang pelaksanaan demokrasi era orde lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno.

Perubahan sistem demokrasi pada masa orde lama terjadi beberapa kali dengan plus dan minusnya hingga berganti ke era pemerintahan yang baru, yaitu era orde baru.

Setelah berakhirnya masa pemerintah orde lama, Indonesia mengalami pergantian pemerintahan menuju era baru yaitu era orde baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto.

Sebelum resmi memasuki era pemerintahan orde baru, pemerintahan Indonesia juga melalui masa transisi singkat antara tahun 1966-1968.

Pada masa orde baru, sistem demokrasi yang diterapkan disebut dengan demokrasi pancasila yang punya visi utama melaksanakan pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan bernegara.

Pada awalnya, pemerintahan orde baru dianggap sebagai pencerahan setelah masa pemerintahan otoriter ketika penerapan demokrasi terpimpin di bawah pemerintahan Presiden Soekarno.

Presiden Soeharto ketika itu dilihat sebagai tokoh pemimpin yang diharapkan bisa membantu bangsa ini keluar dari keterpurukan akibat dominasi kekuatan komunis PKI.

Ketika itu presiden Soeharto juga dianggap berjasa membubarkan PKI yang kala itu menjadi tokoh yang dianggap mengancam kedaulatan bangsa.

Namun, pada akhirnya pola pemerintahan otoriter juga masih mendominasi pemerintahan di Indonesia pada masa orde Baru.

Pemerintahan orde Baru menempatkan kekuasaan Presiden sebagai pusat dari segala kegiatan politik di Indonesia.

Lembaga kepresidenan menjadi kontrol utama bagi lembaga negara lain, termasuk lembaga surprastruktur (DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA) dan lembaga infrastruktur (LSM, Parpol, dsb).

Baca Juga: Apa Itu Demokrasi Pancasila? Ini Pengertian dan Ciri-cirinya

Pelaksanaan Demokrasi Pancasila masa Pemerintahan Orde Baru (1967-1998)

1. Tak Adanya Rotasi Kekuasaan Eksekutif

Hampir enggak ada pergantian atau pergeseran kekuasaan pada lembaga eksekutif negara Indonesia pada masa orde baru.

Namun, pada jajaran yang lebih rendah masih mungkin ada pergeseran kekuasaan, misalnya pada jabatan gubernur, bupati/walikota, camat, hingga kepala desa.

Perubahan pada jabatan eksekutif mungkin terjadi pada jabatan wakil presiden, sedangkan pemerintah esensial atau dasar tetap berjalan tetap dan tak goyah.

2. Rekruitmen Politik Tertutup

Proses rekruitmen politik adalah proses pengisian jabatan politik dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara, baik pada lembaga eksekutif, legislatif, hingga yudikatif.

Meski mengaku menjalani konsep demokrasi seperti penerapan nilai pancasila dan amanat UUD 1945, pemerintahan orde baru menjalani sebuah sistem rekruitmen politik yang tertutup.

Pengecualian terjadi pada keanggotaan DPR sejumlah 400 orang yang dipilih lewat pemilihan umum,

Jabatan tinggi negara diisi oleh orang-orang yang dipilih sendiri oleh lembaga kepresidenan, berlaku juga pada 100 orang anggota DPR legislatif yang dipilih dengan SK Presiden.

Pada rekruitmen politik lokal, masyarakat di daerah enggak ada peluang untuk memilih sendiri siapa pemimpin mereka karena calonnya sudah ditentukan oleh Presiden.

Baca Juga: 5 Sumber Nilai Moral yang Ada dalam Demokrasi Pancasila, Apa Saja?

3. Pelaksanaan Pemilihan Umum

Pada masa orde baru, pemilihan umum dilakukan sebanyak tujuh kali setiap lima tahun sekali.

Namun, kualitas pelaksanaan pemilihan umum enggak memungkinkan terjadi persaingan yang sehat.

Akibat dari terjadinya kecurangan dalam proses pengambilan suara rakyat yang enggak independen dan bebas dari intervensi dan intimidasi.

4. Pelaksanaan Hak Dasar Warga Negara yang Terkekang

Sudah jadi fakta yang diketahui umum, jalannya politik Indonesia masa orde baru sangat berkaitan erat dengan pelanggaran hak asasi manusia.

Salah satu hal yang disoroti adalah kebebasan pers yang selalu dicampuri oleh birokrasi pemerintah.

Hal ini berujung pada pembredelan hingga pemberangusan berbagai surat kabar dan majalah yang menyinggung bisnis dan kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat negara.

Tak hanya pers, suara rakyat juga dibungkam dan banyak rakyat yang takut berpendapat tentang kebijakan pemerintah untuk negara.

Pada masa itu sangat mudah memenjarakan dan mencekal orang-orang yang bersikap kritis atau mempertanyakan kebijakan pemerintah orde baru.

 ----

Ayo kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.

PROMOTED CONTENT