4 Kebijakan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin pada Pemerintahan Presiden Soekarno

GridKids.id - Kids, pada artikel sebelumnya GridKids sudah mengajakmu mengenal contoh penyimpangan politik pada masa penerapan sistem demokrasi terpimpin di Indonesia.

Kali ini bersama GridKids masih akan membahas kondisi masyarakat Indonesia pada masa penerapan demokrasi terpimpin di Indonesia, nih, Kids.

Berikut empat kebijakan ekonomi masa demokrasi terpimpin.

Kondisi Indonesia yang baru merdeka dan masih belum stabil secara politik maupun ekonomi.

Hal ini diperparah lagi dengan berbagai aksi pemberontakan separatisme yang menuntut pemisahan wilayah dari kesatuan Indonesia.

Langkah yang diambil oleh pemerintah adalah dengan menerapkan sistem ekonomi komando yang membuat alat-alat produksi dan distribusi vital harus dimiliki, dikuasai, dan diawasi oleh negara.

Berikut ini adalah kondisi ekonomi Indonesia pada masa penerapan sistem demokrasi terpimpin, di antaranya:

Kondisi Ekonomi Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin

1. Pembentukan Dewan Perancang Nasional (Dapernas) dan Badan Perancangan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Perbaikan ekonomi Indonesia dimulai dengan dibentuknya Dapernas pada 15 Agustus 1959 di bawah pimpinan Moh. Yamin.

Dapernas menyusun program kerja untuk mendorong pembangunan nasional yang bernama Pola Pembangunan Semesta Berencana yang terdiri dari Blueprint tripola, yaitu pola pembangunan, pola penjelasan pembangunan, dan pola pembiayaan pembangunan.

Baca Juga: 4 Contoh Penyimpangan Politik Masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia

Empat tahun setelahnya pada 1963, pemerintah menggantikan Dapernas dengan membentuk Bappenas di bawah pimpinan Presiden Soekarno.

Bappenas bertujuan menyusun rencana pembangunan negara jangka panjang dan jangka pendek.

2. Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi

Pada 28 Maret 1963 dirilis landasan baru untuk mendorong perbaikan ekonomi menyeluruh dengan adanya Deklarasi Ekonomi (Dekon).

Tujuan pembentukannya adalah untuk menciptakan ekonomi bersifat nasional, demokratis, juga bebas dari imperialisme.

Namun, dalam pelaksanaannya dekon enggak bisa mengatasi kesulitan dan permasalahan ekonomi khususnya fenomena inflasi dalam negeri.

Pemberlakuan Dekon membuat perekonomian Indonesia jadi stagnan atau cenderung enggak membaik.

Ini karena dalam prakteknya prinsip dasar ekonomi enggak diperhatikan dengan seksama.

3. Proyek Mercusuar

Meski ekonomi Indonesia belum bisa stabil dan membaik, ketika masa pemberlakuan demokrasi terpimpin dicanangkannya proyek mercusuar membuat ekonomi Indonesia makin jatuh.

Proyek mercusuar merupakan proyek pembangunan ibu kota negara supaya Indonesia makin diperhatikan oleh pihak luar negeri.

Beberapa gedung-gedung yang dibangun dalam proyek ini, di antaranya gedung DPR, MPR, DPD DKI Jakarta, Gelora Bung Karno (GBK), Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, Monas, hingga pusat pertokoan di Sarinah.

4. Nilai Uang Diturunkan

Salah satu jalan untuk mengatasi inflasi yang terjadi dalam negeri, pemerintah Indonesia pada 25 Agustus 1950 mengumumkan penurunan nilai uang beredar atau pengurangan nominalnya. 

Itulah beberapa uraian penjelasan tentang kondisi ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin di bawah pemerintahan Presiden Soekarno pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

 ----

Ayo kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.

PROMOTED CONTENT