8 Upaya Pencegahan Pelanggaran dan Pengingkaran Hak dan Kewajiban Warga Negara

GridKids.id - Pada artikel sebelumnya kamu sudah belajar tentang contoh hak dan kewajiban warga negara menurut sila dalam pancasila.

Dalam kehidupan sehari-hari, seorang warga negara beraktivitas dan berinteraksi dengan sesama dan lingkungannya.

Negara berperan dalam melancarkan proses penegakan hak dan kewajiban warga negara.

Pilihan terbaik untuk menegakkan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah timbulnya faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.

Dengan upaya pencegahan, maka bisa membantu meminimalisir dan menghilangkan risiko terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran terhadap kewajiban warga negara.

Dilansir dari kemdikbud.go.id, berikut ini adalah beberapa upaya pencegahan yang bisa dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.

Upaya Pencegahan Pelanggaran dan Pengingkaran Hak dan Kewajiban Warga Negara

1. Demokrasi dan supremasi hukum harus ditegakkan, pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajibannya dalam memberikan pelayanan baik dan adil pada masyarakat.

3. Mengoptimalkan peran dari lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam proses penegakan hak dan kewajiban warga negara.

Misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

Baca Juga: Contoh Hak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Sila dalam Pancasila

4. Meningkatkan kualitas layanan publik agar enggak terjadi lagi pelanggaran hak dan pengingkaran pada kewajiban warga negara oleh pemerintah.

5. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap tiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara.

6. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara pada masyarakat lewat lembaga pendidikan formal (sekolah atau perguruan tinggi) atau non-formal (kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus).

7. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.

8. Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam masyarakat supaya bisa saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing.

Pihak-Pihak yang Berperan dalam Upaya Pencegahan dan Pengingkaran Hak dan Kewajiban Warga Negara

a. Kepolisian: Pihak yang bertugas menangani kasus-kasus berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk memeroleh rasa aman dari tindak pidana umum hingga terorisme.

Kepolisian juga bertugas menangani kasus-kasus pelanggaran pada aturan lalu lintas.

b. Tentara Nasional Indonesia (TNI): melakukan penanganan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar negeri, dan sebagainya.

TNI mendukung Polri untuk mendukung fungsi keamanan dan ketertiban yang dipandang sangat diperlukan dalam rangka keamanan negara.

c. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara, baik dalam skala kecil atau besar.

Baca Juga: 25 Contoh Bentuk Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

d. Lembaga peradilan melakukan peran untuk menjatuhkan vonis dan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dan menegakkan prinsip keadilan dalam prosesnya.

e. Masyarakat berperan mengontrol proses penyelenggaran penegakkan hukum secara adil.

f. Pers punya peran yang sangat besar dalam kontrol terhadap proses jalannya persidangan di Indonesia.

 ----

Ayo kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.

PROMOTED CONTENT