Kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda dalam Program Politik Etis

GridKids.id - Politik etis merupakan salah satu kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda sejak 17 September 1901. Politik etis dikenal juga sebagai politik balas budi Belanda kepada negeri jajahannya.

Era politik etis adalah awal dari era pergerakan nasional di Indonesia di awal abad ke-20 yang disebabkan oleh penerapan kebijakan tanam paksa yang dimulai pada 1830-an.

Kebijakan tanam paksa atau cultuurstelsel diberlakukan pada masa Gubernur Jenderal Hindia Johannes van den Bosch.

Pemberlakuan cultuurstelsel yang awalnya bertujuan untuk membantu kekosongan kas Belanda.

Kondisi kas Belanda saat itu terkuras karena terjadinya perang Jawa (1825-1830) yang diketuai oleh Pangeran Diponegoro. 

Pelaksanaan cultuurstelsel kemudian mengalami banyak penyimpangan yang menyengsarakan kehidupan rakyat negeri jajahan.

Kondisi tersebut menimbulkan munculnya banyak kritikan dan kecaman dari berbagai pihak, bahkan dari kalangan orang Belanda sendiri.

Beberapa aktivis dari Belanda yaitu Pieter Brooshooft dan C. Th. van Deventer adalah tokoh yang memprakarsai politik etis sebagai upaya untuk balas budi pada rakyat negeri jajahan.

Wacana ini pertama kali dimuat pertama kali pada majalah De Gids pada 1899, yang akhirnya diresmikan pada 17 September 1901.

Baca Juga: Jawaban Perbandingan Pelaksanaan Pemerintahan Kolonial Inggris dan Belanda, Kelas 5 SD Tema 7

Bentuk Politik Etis

Politik etis memiliki tiga program utama, yaitu:

1. Irigasi

Program ini dilakukan dengan cara pembangunan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan rakyat.

Sarana dan prasarana diciptakan untuk mendukung aktivitas pertanian dan perkebunan yang diwujudkan melalui pembangunan waduk, perbaikan sanitasi atau saluran kebersihan, jalur transportasi pengangkutan hasil pertanian, dan lain sebagainya.

2. Edukasi

Edukasi atau pendidikan memastikan adanya pilihan untuk melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang bisa mengurangi angka buta huruf dan memberantas kebodohan.

Program ini diselenggarakan dengan didirikannya sekolah-sekolah rakyat.

Namun, kala itu pendidikan terbatas hanya bisa diakses oleh kaum laki-laki, sedangkan kaum perempuan hanya boleh belajar di rumah.

Baca Juga: Warisan Kolonial Indonesia di Bidang Ekonomi dan Transportasi, IPS Kelas VII SMP

3. Emigrasi

Program ini dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan pemerataan kepadatan penduduk di wilayah Hindia Belanda.

Ketika itu jumlah penduduk Jawa dan Madura sangat padat dan dihuni oleh sekitar 14 juta jiwa, dan lewat kebijakan politik etis inilah mulai banyak didirikan pemukiman baru di pulau Sumatera.

Masyarakat yang berasal dari wilayah padat penduduk akan dipindahkan ke wilayah ini yang masih jarang penduduknya.

Baca Juga: Perkembangan Masyarakat Jawa pada Masa Kolonial, IPS Kelas VII SMP

 

 ----

Ayo kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.

PROMOTED CONTENT