Pengertian Upah Minimum dan Alur Kerja serta Mekanisme Penetapan

GridKids.id - Setelah kita mengetahui sistem upah, kini kita akan membahas tentang upah minimum. 

Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pekerja atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada para pekerjanya. 

Upah minimum juga disebut upah bulanan terendah yang ditetapkan setiap tahun sebagai jaring pengaman di suatu wilayah.

Penetapannya selalu ditunggu karena aturan melarang pengusaha membayar upah pekerjanya lebih rendah dari upah minimum. 

Dalam upaya mewujudkan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan layak bagi masyarakat, pemerintah menerapkan kebijakan dalam sistem pengupahan yaitu kebijakan upah minimum. 

Standar penghasilan yang harus diberikan oleh pengusaha kepada pekerja yang tingkatannya disesuaikan dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Upah minimum dapat ditetapkan di Provinsi atau sering kita dengar dengan sebutan Upah Minimum Provinsi atau ditetapkan di Kabupaten/Kota disebut dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota. 

Menurut pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan (PP 36/2021), upah minimum sebagaimana dimaksud merupakan Upah bulanan terendah, terdiri atas: 

1. Upah tanpa tunjangan; atau
2. Upah pokok dan tunjangan tetap; atau 
3. Dalam hal komponen Upah di perusahaan terdiri atas upah pokok dan tunjangan tak tetap, upah pokok paling sedikit sebesar upah minimum.

Siapa yang berhak mendapatkan Upah Minimum?

Pasal 24 ayat (1) PP 36/2021 menegaskan upah minimum hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Sementara upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih harus berpedoman pada struktur dan skala upah yang wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan.

Baca Juga: 10 Negara dengan Pendapatan Masyarakatnya Tertinggi di Dunia

Apa saja jenis upah minimum? 

Dalam pasal 25 ayat (1) PP 36 tahun 2021 menyebut upah minimum terdiri atas upah minimum provinsi, dan upah minimum Kabupaten/Kota dengan syarat tertentu.

Berikut penjelasan jenis upah minimum:

Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di satu Provinsi, yang wajib ditetapkan oleh Gubernur setiap tahunnya (pasal 27 ayat (1) PP 36/2021)

Upah Minimum Kabupaten atau Kota adalah Upah Minimum yang berlaku di Daerah Kabupaten/Kota. PP 36/2021 menyebut Gubernur dapat menetapkan Upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu (pasal 30 ayat (1) PP 36/2021)

Syarat tertentu yang dimaksud sehubungan dengan:

1. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota yang bersangkutan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi; atau
2. Nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi Kabupaten/Kota yang bersangkutan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama, selalu positif, dan lebih tinggi dari nilai Provinsi.

Dalam hal syarat tertentu sebagaimana dimaksud di atas tak terpenuhi, atau dengan kata lain upah minimum Kabupaten/kota tak lebih tinggi dari upah minimum Provinsi maka Gubernur tak dapat menerapkan upah minimum bagi Kabupaten/kota.

----- 

Ayo kunjungiadjar.iddan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.